LABUHA-pm.com Unjuk rasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara berakhir ricuh.

Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian (FPMPM), mendesak pemerintah daerah agar menuntaskan proyek jalan hotmix di Kecamatan Pulau Makian.

Khusus ruas Desa Gitang, Kyowor, Matantantengin dan Sangapati.

Dalam pantauan poskomalur, kericuhan bermula saat massa aksi memaksa menerobos masuk pagar kantor Dinas PUPR Halmahera Selatan sekitar pukul 10.00 WIT, Rabu (07/05/2025).

Massa kemudian saling dorong dengan puluhan petugas Satpol PP dan polisi yang mengawal aksi.

Petugas Satpol PP dan Polisi juga beberapa kali menggagalkan upaya massa aksi membakar ban bekas. Sehingga terjadi adu mulut hingga terjadi hering terbuka.

Kericuhan kembali berlanjut di kantor Bupati Halmahera Selatan, Jl. Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan. Saat massa aksi memaksa menerobos masuk ke dalam kantor.

Puluhan Satpol PP dan aparat kepolisian tak mampu menghadang para demonstran. Mereka lalu menerobos masuk ke dalam kantor bupati dan berorasi.

Akibat kericuhan ini, sejumlah massa alami luka lebam di bagian tangan dan kepala. Selain itu, baju seorang massa aksi juga disobek petugas.

Kericuhan tersebut mulai berakhir ketika Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba bersedia dialog terbuka dengan massa aksi.

Koordinator aksi, Mursal Hamir menegaskan pemerintah daerah harus memberi kepastian terhadap penyelesain proyek jalan hotmix Pulau Makian.

Pasalanya menurut dia, masyarakat saat ini mulai merasakan dampak akibat debu dari hasil pembongkaran jalan tersebut.

Mursal juga menilai tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Padahal, sudah hampir dua tahun proyek jalan hotmix Pulau Makian dikerjakan.

“Bayangkan, hampir 2 tahun kami masyarakat Pulau Makian menghirup debu jalan. Masyarakat telah resah dengan kondisi ini, jadi pemerintah daerah harus memberi kepastian penyelesaian proyek jalan hotmix Pulau Makian,” ujarnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan, M. Idham Pora, mengatakan permintaan rekanan kerja atas pencairan anggaran untuk progress pekerjaan 53 persen sudah diproses.

Karena itu, ia mengklaim dalam waktu dekat sisa pekerjaan jalan hotmix yang panjangnya 2 kilo meter lebih segera dikerjakan.

“SPM-nya (Surat Perintah Membayar) sudah ada, ada kurang lebih Rp900 juta yang dicairkan. Muda-mudahan minggu depan rekanan sudah mulai bekerja,” kata Idham di hadapan massa aksi.

Meski begitu, Idham belum bisa memastikan apakah nilai anggaran tersebut dapat menyelesaikan proyek jalan hotmix Pulau Makian atau tidak.

Namun, ia mengatakan ada usulan anggaran sebanyak Rp5 miliar dalam APBD Halmahera Selatan 2025 untuk penyelasaian proyek tersebut.

“Kita telah usukan sekitar Rp5 miliar, jadi ini sedang berproses. Pastinya, proyek jalan hotmix Pulau Makian punya anggaran yang sudah dialokasikan,” tandasnya.