Dilidik Mabes Polri, Tambang Ilegal di Halmahera Tengah Masih Beroperasi

Penampakan dari udara aktivitas tambang ilegal diduga kuat di Desa Kacepi, Halmahera Tengah.

TERNATE-pm.com, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta tak pandang bulu dalam menindak pelaku aktivitas pertambangan tanpa izin atau ilegal di Dusun Loaloa, Desa Kacepi, Pulau Gebe, (Halteng), Maluku Utara (Malut).

Diketahui, tambang tersebut saat ini tengah diselidiki Mabes Polri dan dibackup Polda Malut melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Praktisi Hukum Malut, Agus Salim R. Tampilang menduga ada sejumlah oknum pejabat terlibat untuk memuluskan aktivitas tambang tersebut.

Saat ini, sejumlah alat berat diturunkan untuk beraktivitas, diduga kuat dikelola sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) paguyuban di bawah perusahaan PT Mineral Trobos (MT).

Agus juga megungkapkan beberapa oknum sudah diperiksa penyidik.

"Anehnya dari hasil pemeriksaan tersebut tidak membuat kapok pada para penambang, justru para pelaku tetap beraktivitas walaupun kegiatan tersebut tidak miliki izin," kata Agus saat kepada poskomalut.com, Senin (3/7/2023).

Plang yang dipasang mabes Polri di lokasi tambang tersebut.

Bahkan, di lokasi tambang tak berizin tersebut terpasang papan plang Mabes Polri yang bertulikan; areal/lahan ini dalam proses Penyelidikan Dit Tipiter Baresrim Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, plang tersebut sudah dirusaki oknum yang diduga pelaku penambang ilegal.

Agus menuturkan, para penambang rupanya tak gentar dengan penyelidikan Mabes Polri tersebut. Pasalnya ada 44 alat berat diturunkan ke lokasi tambang.

"Padahal tidak ada izin olah gerak kapal dari Syahbandar kok tiba-tiba ada penandaratan 44 unit alat berat kapal takbot TB. PSB 03 BG. PSB 3303. Saya menduga ini menyalahgunakan izin, namun dibiarkan begitu saja," cetus Agus.

"Ini pasti ada bekengan yang bukan kaleng-kaleng, sehingga para pelaku tetap bersikerass beraktivitas walaupun lokasi tersebut dalam Penyelidikan polisi," sambungnya.

Agus meminta agar kasus ini dikawal semua pihak di daerah.

Karena menurutnya, kegiatan memproduksi nikel atau batubara tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, akan memiliki berdampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat setempat.

Komentar

Loading...