poskomalut.com
baner header

Istri adalah Virus

Oleh : Lusia Palulungan

Ketidakadilan Gender

Masa pandemic Covid-19, semua orang wajib menjaga imun untuk mencegahan dirinya terdampak virus. Berbagai upaya dilakukan untuk hal tersebut, diantaranya menjaga pola makan bergizi, berolah raga, menjaga kebersihan (cuci tangan, pakai masker, menggunakan hand sanitiser, jaga jarak, dst) dan berpikiran positif agar senantiasa senang, gembira dan bahagia. Salah satu upaya menjaga pikiran positif adalah dengan membaca dan menerima informasi yang positif, menanggapi dengan pikiran menjadi positif dan meresponnya secara positif sehingga membuat perasaan tenang, damai, bahagia dan hal-hal positif lainnya.

Namun di tengah situasi ini, masyarakat kembali dikejutkan dengan perkataan MMD yang mengomentari “meme” yang katanya dikirimkan LBP, bunyinya: “Corona is like your wife. In easily you try to control it, then you realize that you can’t. Then, you learn to live with it.”

Tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana seharusnya pejabat publik bersikap dan bertutur. Namun akan mengulas dan memberikan analisis dari beberapa perspektif mengenai pernyaataan tersebut.

Pertama, dari perspektif KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) dimana perempuan selalu di posisikan sebagaiSubordinasi (warga kelas 2)dan diberi Stigma/Pandangan Negatif (Stereotype) dalam berbagai posisi/entitas baik sebagai istri, peserta rapat, struktur pengurus organisasi, kontestan Pemilu, anak perempuan, saudara perempuan dan berbagai keberadaan lainnya. Karena perempuan selalu pada posisi subordinat maka keberadaannya ditentukan, dikuasai, atau dikendalikan oleh orang yang lain (umumnya laki-laki) sebagai pihak yang menentukan. Contohnya istri, sangat jelas dalam ungkapan tersebut menggunakan frasa “to control it”dimana istri diposisikan sebagai benda (it) bukan orang (her) dan dapat dikontrol. Dalam frasa tersebut, ada 3 hal yang penting dianalisis yaitu istri disamakan dengan virus (perusak/wabah), istri sebagai “milik” dan istri berada dalam kontrol suaminya. Pemahaman istri sebagai virus, didasarkan pada analogi peran gender perempuan yang ditakuti laki-laki seperti cerewet, pencemburu, pemarah, anti poligami dan sifat/sikap/peran lainnya yang “dianggap” dapat mengekang, mempengaruhi, membuat tidak nyaman dan anggapan lainnya yang tidak diharapkan laki-laki sebagai suaminya. Pemahaman dan pendapat seperti inilah yang melatarbelakangi munculnya istilah ISTI (Ikatan Suami takut Istri), Istikomah (Ikatan Takut Istri Kalau di Rumah) dan istilah serupa lainnya di kalangan para suami/laki-laki. Istri sebagai “milik” sekali lagi juga didasarkan pada pemahaman budaya, adat istiadat dan interpretasi ajaran Agama yang bias gender dimana istri diposisikan sebagai “pendamping” suami yang mesti dipimpin, diayomi dan dilindungi. Lagi-lagi, pemahaman ini didasarkan pada gender perempuan yaitu lemah, lembut, dipimpin, irrasional dan sejenisnya. Sehingga istri “seharusnya dapat dikontrol’ oleh suaminya. Jika ada suami yang dianggap kompromi, melemah dan kooperatif dengan sikap istrinya, maka laki-laki itu akan digolongkan dalam ISTI, Istikomah dan istilah serupa lainnya. Dan hal itu, akan menjadi bahan cerita, candaan dan olok-olokan di kalangan laki-laki itu sendiri.

Kedua,dari perspektif HAP (Hak Asasi Perempuan) dimana Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentangPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dimana dalam latar belakangnya dengan tegas mencantumkan:
Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Azasi Manusia menegaskanazas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semuamanusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orangberhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun,termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.
Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian Internasionalmengenai Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untukmenjamin hak yang sama antaralaki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil danpolitik.

Ketiga, dari perspektif Hukum dimana dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana peran gender perempuan sebagai istri dinterpretasi secara parsial dan bias gender, misalnya mengenai pengaturan hak- dan kewajiban suami istri dalam pasal 31 ayat 3: “Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga.” Padahal dalam pasal yang sama, pada 2 ayat sebelumnya yaitu ayat 1 dan 2 menyatakan:
Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dampak dari hak dan kewajiban suami istri tersebut, dalam prakteknya menimbulkan ketidakadilan genderbagi perempuan, diantaranya adalah istri sebagai ibu rumah tangga, menimbulkan diskriminasi bagi perempuan sebagai istri ketika akan bekerja diperlukan ijin suami, akses ke layanan perbankan tidak mandiri, perbedaan upah karena status istri tidak menanggung keluarga dan peran istri dalam rumah tangga tidak dinilai berkontribusi secara ekonomi. Diskriminasi lainnya, jika istri bekerja mencari nafkah, maka hanya disebut dan dinilai sebagai “pencari nafkah tambahan”.

Hal lainnya adalah istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya, hal ini akan menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang juga bekerja mencari nafkah. Segala usuran kemudian dibebankan kepada istri termasuk peran mengurus dan mengasuh anak. Akhirnya ketika ada masalah terhadap anak atau hal-hal yang terkait dengan urusan rumah tangga maka istri yang dinilai tidak cakap mengurus rumah tangga. Padahal semua anggota rumah tangga memiliki kewajiban, peran dan peluang untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana tujuan perkawinan.

Peran Domestik Perempuan Tiada Bandingnya
Salah satu ide yang muncul dibenak adalah ingin ‘menantang suami untuk berganti peran sementara dengan istri” untuk mengurus rumah tangga dan melakukan peran-peran dpmestik. Apakah laki-laki mampu melakukannya?Apa harus seperti itukah, para laki-laki (suami) kemudian dapat lebih memahami peran istri?

Ada banyak peran domestik perempuan yang tidak akan ada habisnya jika akan dikerjakan semua dalam satu hari. Kecermatan, ketekunan dan keuletan perempuan harus diakui sehingga dapat mengerjakan lebih dari 1 (satu) pekerjaam dalam suatu waktu tertentu. Menggoreng ikan, memasak sayur, mencuci piring, mencuci pakaian dan melakukan koordinasi pekerjaan kantor melalui telepon, dapat dilakukannya sekaligus, merupakan salah satu keajaiban perempuan. Kerja multi taskingtidak perlu dipelajarinya secara khusus dan inilah yang merupakan keunggulannya.

Peran domestik perempuan ini, telah telah diakui dan ditempatkan sebagai peran yang strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam latar belakang UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan:
Mengingatkan kembali sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anakanak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

Begitu pula dalam UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 30: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.” Dengan mencermati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut maka sudah sangat jelas posisi perempuan dalam keluarga ditempatkan subyek yang setara dengan laki-laki. Sehingga analogi tentang istri sebagai virus atau hal lainnya yang dianggap merugikan dapat dihilangkan dengan mengingat penting dan strategisnya peran perempuan/istri dalam keluarga.

Negara Hadir
Peran perempuan dalam keluarga harus diperhitungkan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Meskipun dalam perhitungan pendapatan nasional, kontribusi perempuan melalui peran domestiknya tidak diperhitungkan didalamnya karena pendekatan pendapatan (income a product) adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun.

Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan  pendapatan yang berbeda-beda, misalnya: tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah, emilik modal akan mendapat bunga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa dan keahlian atau skill dapat memperoleh laba.

Ketidakadilan gender khususnya stereotype, subordinasi dan diskriminasi dapat diselesaikan jika “Negara Hadir” melalui kebijakan, anggaran dan program untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 pada Pasal 5 yang menyatakan:“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.”

Namun meskipun demikian, perempuan tidak pernah berhenti untuk tetap dan terus melakukan peran domestiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas komitmen perkawinan, sebagai bentuk cinta kasih yang tercurah kepada keluarga dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada penciptaNYA atas anugerah keluarga. Perempuan akan terus berjuang untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai pengakuan atas eksistensinya. Hanya satu yang diperlukan untuk mewujudkan itu yaitu kesediaan menerimanya secara adil dan setara dalam seluruh eksistensinya, untuk bersama-sama mewujudkan keluarga sejahtera dalam mencapai tujuan Negara.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: