poskomalut.com
baner header

Judicial Review Anggaran Dasar Parpol

DR King Faisal Marsaoly SH, LLM Akademisi, Advokat dan Konsultan Hukum.

Prahara dualisme kepengurusan partai Demokrat justru makin mengkrusial pasca KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. Dan kini makin ramai mendapat sorotan publik karena telah memasuki ranah gugatan hukum. Bukan hanya pengadilan TUN yang disibukan, Mahkamah Agung pun dipaksa harus bersiap diri menghadapi  judicial review AD/ART yang sudah dilayangkan beberap eks pengurus partai berlambang mercy itu. Sebenarnya dalam ilmu perundangan, pengujian norma hukum (JR) merupakan hal yang lumrah. Namun kasus JR ini, menjadi tidak lumrah ketika sebuah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol dipersoalkan kadar konstitusionalitasnya. Langkah ini tentu mengusik sebagian ahli hukum karena dianggap pilihan yang keliru dan sarat sensasi politis. Bagaimana kedudukan AD/ART partai dalam sistem peraturan perundang-undangan ? Apakah AD/ART parpol merupakan bagian dari produk regelling ; ataukah masuk dalam rumpun besichiking?

Jika merefer pada Pasal 7 UU 12/2011, maka AD/ART Parpol tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu jenis produk hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Dan tidak ada klausul yang menempatkannya sebagai objek JR baik ke MA maupun MK. Ketiadaan pengaturan dalam UU P3 tidak berarti AD/ART partai dianggap illegal dalam hirarki norma hukum dan tidak bisa di JR. Bagi yang terjebak pada aliran legisme, maka defenisi perundangan akan berhenti pada Pasal 1 UU P3. Justru pada titik inilah, para yuris MA akan ditantang untuk memberikan tafsir hukum yang tepat dan bisa menjadi yurisprudensi baru. Seperti halnya terobosan MK ketika melegitmasi Perpu sebagai objek sengketa JR meskipun UUD, dan UU P3 tidak mengaturnya. Tugas hakim bukan hanya corong UU, tetapi harus mampu membentuk dan mengisi kekosongan norma hukum. Kasus JR ini akan menjadi presedent buruk dunia hukum , jika hakim terperangkap dalam  labirin positivisme hukum yang cenderung mematikan nalar kritis konstruktif dalam menemukan esensi keadilan dibalik norma hukum yang diuji.

Parpol setara negara lembaga negara dan bukan organisasi biasa, karena eksistensi serta perannya diakui dan dijamin UUD 1945. Kewenangan Partai bahkan menentukan eksistensi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hakim harus berani berselancar dalam tafsir hermenautika hukum agar bisa membongkar keabsahan AD/ART secara legal-filosofis, tekstual dan kontekstualnya. Produk hukum tertulis tersebar hampir disetiap lembaga negara termasuk partai politik.  Hukum tidak pernah bebas nilai dari anasir non hukum. Termasuk pilihan nomenklatur jenis norma hukum terkadang bersifat absurd dan menimbulkan ambivalensi. Sudah menjadi watak dasar, setiap regulasi akan selalu mengandung kelemahan dalam proses pembuatannya. Itu sebabnya produk hukum tidak selalu mono-tafsir justru banyak  multi tafsir, tergantung kewenangan atributif atau delegatif yang diperoleh oleh suatu lembaga negara termasuk partai politik. Jenis produk perundangan tidak hanya terbatas pada domain Pasal 7 UU No.12/2011. Ketentuan Pasal 8 UU a quo, justru melegitamsi keberadaan varian produk hukum lainnya yang bisa diproduksi oleh lembaga negara (termasuk Parpol), sepanjang patuh kepada prinsip hirarkitas dan mendapat kewenangan. Jika merujuk pada Pasal 8 UU P3 Jo UU Partai Politik (UU No.2/211) maka, AD/ART Parpol sebenarnya bagian dari produk regelling yang legitimasinya tidak perlu diragukan lagi.

MA memiliki kompotensi absolut untuk mengujinya kebsahannya secara formil materiil. UU Parpol menyematkan AD sebagai “peraturan dasar” Parpol dan ART sebagai peraturan derivasi AD parpol. Karena AD/ART merupakan produk lex specialis Parpol, maka cara menyusunya pun berbeda dengan skema proses legislasi umum sebagaimana versi UU P3. SK Pengesahan AD/ART oleh Menkumham adalah perintah UU yang harus dijalankan tanpa kecuali. Menteri hanya melakukan tindakan verikatif administratif terkait bukti kelengkapan dokumen fisik belaka. Itu sebabnya inti SK Menteri hanya menyatakan peromohonan diterima atau ditolak. Menteri tidak punya kewenangan untuk membatalkan  aspek formil-materiil pembuatan peraturan dasar Parpol yakni AD/ART. Parpol lah yang mempunyai kewenangan penuh untuk membentuk, merevisi, dan menentukan isi dari AD/ART melalui forum tertinggi berupa konggres atau sebutan lain sesuai pendelegasian kewenangan dalam UU Parpol. Sekalipun demikian, proses penyusunnya wajib taat asas dan kaidah hukum sebagaimana spirit UU UU P3 Jo UU Parpol. Jika tidak, maka bisa dipersoalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya ke MA. AD/ART partai tidak individual, akan tetapi bersifat mengatur, abstrak dan mengikat umum. Berlaku tidak hanya internal partai saja. Setiap orang wajib tunduk pada kaidah AD/ART,  jika ingin menjadi anggota atau pengurus partai. Karena itu AD/ART bisa menjadi objek permohonan JR di MA. Itu sebabnya akta notaris pendirian Partai akan menjadi cacat hukum jika tidak mencantumkan AD/ART parpol sebagai sumber utama legitimasi pendirian partai. Yang jelas No AD/ART No Party ? kira kira begitulah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: