Kajati Malut Tiba di Morotai Disambut Unjuk Rasa, Massa Aksi Teriaki Sekda Korupsi dan Ilegal

Demo KNPI saat kedatangan Kajati Malut datang ke Morotai, Kamis (15/6/2023).

MOROTAI-pm.com, Sejumlah Massa Aksi yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Morotai meneriaki Sekretaris Daerah (Sekda) Suryani Antarani diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran proyek pengadaan viberglass tahun 2019 senilai Rp2 milyar.

Mereka mendemo Suryani saat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Budi Hartawan Panjaitan berkunjung di kantor Kejari Morotai, Kamis (15/6/2023).

Selain menduga Suryani bermasalah dengan proyek pengadaan viber. Para pendemo juga menyebut Suryani adalah Sekda ilegal.

"Karena banyak dugaan tidak pidana korupsi yang diduga dilakukan Sekda ilegal alias Suriyani Antarani. Sekda yang tidak memiliki moral, sekda yang kontroversi atas sikap-sikap dan tindakan sebagai pejabat di pulau Morotai,” teriak Ketua KNPI Morotai, Akbar Mangoda dalam orasinya di depan Kantor Kejari Morotai.

Dalam orasinya, Akbar mengungkapkan sikap tak terpuji Sekda Morotai.

“Bayangkan saja, seorang pimpinan yang sudah dipercayakan PJ Bupati Pulau Morotai sebagai Plt Sekda dilantik, banyak wartawan dan warga Morotai yang menjadi korban dari tindakan arogansi dan memalukan oleh sekda. Supaya anda tahu, bahwa Morotai ini bukan hadia, Morotai ini tidak jatuh dari langit, tapi Morotai lahir atas perjuangan yang berdarah-darah oleh rakyat Morotai,” ungkapnya.

Lanjut dia, kunjungan Kejati Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai sangat disyukuri, karena akan membawa cinta.

"Lewat kesempatan ini saya selaku Ketua DPD KNPI Pulau Morotai berharap bahwa kunjungan Kejati di Pulau Morotai bisa membawa manfaat. Karena kita hadir di sini untuk memberikan alaram kepada Kejati Malut bahwa kondisi Morotai saat ini sedang tidak baik-baik saja,” terangnya.

Terkait kasus Covid-19 melalui pemberitaan, beberapa kali Sekda mangkir dari panggilan Polisi. Padahal sudah menjadi kewajibannya termasuk pertanggungjawaban dana PEN juga harus disampaikan secara terbuka. Sebab dana PEN yang telah direalisasi dijaman pemerintahan Benny-Asrun itu juga sangat membebani rakyat Morotai.

Pendemo lainnya juga menegaskan bahwa Sekda takut terhadap keterbukaan informasi maka, janganlah menjadi gila terhadap jabatan.

"Hei, kalau takut jangan gila jabatan, kalau takut jangan sawang (kaget) jabatan,” cetus pendemo lainnya.

Komentar

Loading...