poskomalut, DPRD Halmahera Utara menyoroti keakuratan koordinasi pemerintah daerah.
Sorotan itu menyeruak saat paripurna laporan Panitia Kerja (Panja) pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2025, di ruang paripurna DPRD Halut, Jumat (24/4/2026).
Anggota Panja, Jumar Mafoloi menyebut Panja dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 17/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.
Pembahasan LKPJ bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah selama setahun dan memberi rekomendasi perbaikan.
“Panja menilai pembahasan LKPJ 2025 sudah cukup baik. Namun Pemda perlu perhatikan kekompakan OPD dan Bappeda. Masih ada perbedaan penjelasan antara pimpinan OPD dengan Kepala Bappeda,” tegas Jumar.
Dirinya menyatakan, Panja juga tegas meminta Pemda Halut optimalkan kinerja OPD penghasil PAD.
“PAD itu potensi besar untuk topang pembangunan daerah ke depan. Harus dimaksimalkan,” tandasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa mengapresiasi bupati dan seluruh pimpinan OPD yang hadir menyerahkan catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ 2025.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kami apresiasi Bupati dan Wakil Bupati. Tanggal 27 April 2026 nanti jalur pelayaran KM Tatamailao resmi dibuka. Ini akan bantu pelayanan masyarakat Halut,” kata Christina.
Sebelumnya, Bupati Dr. Piet Hein Babua telah menyampaikan LKPJ 2025 pada 30 Maret 2026.
Dokumen itu ditindaklanjuti DPRD lewat Panja LKPJ dan dibahas bersama OPD serta Tim Anggaran Pemda.
Tinggalkan Balasan