Kakanwil Kemenkumham Malut Lantik 3 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

TERNATE-PM.com, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut) M.Adnan melantik dan mengambil sumpah 3 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1 dari dinas lingkungan hidup dan 2 orang dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Senin (13/06/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M. Silalahi, Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, dan Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Malut.

Dalam sambutannya, M.Adnan menyampaikan penyidik sebagai salah satu bagian dari sub sistem hukum mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana, kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

“Di mana dikatakan pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan,” ujarnya.

Kemudian, ia menjelaskan PPNS dalam melaksanakan tugas harus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Wilayah tugas saudara karena Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana merupakan koordinator para penyidik pegawai negeri sipil.

“Tugas penyidikan bukan merupakan tugas yang ringan. dipundak para Penyidik Pegawai Negeri Sipil, masyarakat menggantungkan harapan akan tegaknya hukum yang berkeadilan, sehingga nantinya akan bermuara pada perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, Saya berharap kepada Saudara-saudara PPNS yang diberi wewenang secara khusus oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini agar dapat mengambil peran dengan baik dalam upaya penegakkan hukum di Daerah yang berkeadilan sesuai kewenangan yang diberikan, karena sebagai aparat hukum, kita harus mampu memberikan kontribusi Positif kepada Negara dan Daerah Khususnya, jadi jangan dilihat hukum itu secara sempit,” jelasnya.

M.Adnan mengatakan dengan telah dilaksanakannya pengambilan sumpah jabatan ini menjadi titik tolak bagi pejabat PPNS yang baru saja di ambil sumpah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.