TERNATE-PM.com, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut), M. Adnan didampingi Kepala Divisi Administrasi, Andi Basmal, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Irwan memberikan arahan kegiatan penyusunan pagu Indikatif TA 2023.
Kegiatan ini terselenggara secara langsung diikuti Kepala dan Operator RKA-K/L UPT se- Maluku Utara, bertepat di Aula Kanwil Kemenkumham Malut.
Mengawali arahannya, M. Adnan mengingatkan bahwa erat hubungan pengelolaan anggaran dengan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan harus berkomitmen untuk meraih predikat tersebut dan didukung oleh kerja keras bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus diimplementasikan.
“Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut Tahun 2022 Ini Bertujuan Agar Tersusunnya Rka-Kl Pagu Anggaran Tahun 2023 Sesuai Kaidah Dan Penganggaran Yang Berlaku Sehingga Kegiatan Yang Disusun Dan Direncanakan, dan Jika saya lihat, untuk tahun 2022 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena ada nya penambahan pegawai, berkaitan dengan itu, sesungguhnya naik turun nya pagu itu adalah hal yg wajar, saya minta kepada rekan-rekan untuk dihitung dengan baik jangan sampai terjadi pagu minus,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan terkait dengan belanja operasional, jangan menghitung yang tidak sanggup jangan lakukan, karena penyerapan anggaran bukan hanya menghabiskan apa yang telah dianggarkan, namun kualitas penyerapan anggarannya juga harus dicermati.
“Penyusunan anggaran harus diperhatikan dengan baik dan lakukan secara maksimal, dan susun anggaran sesuaikan dengan kebutuhan dan norma-norma yang sudah di tentukan, dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi kita,” ujarnya.
M. Adnan mengharapkan agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.
Tinggalkan Balasan