TERNATE-pm.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) beserta jajarannya, mengikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang terpusat di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom., Selasa, 19/07/2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan didampingi Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Malut, Pejabat Struktural dan Pegawai Pengelola Keuangan / BMN pada Kanwil Kemenkumham Malut.
Kegiatan di awali dengan sambutan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nyoman Adhi Suryadnyana, beliau mengucapkan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menkumham R.I beserta jajarannya, yang sudah konsern dan komitmen dalam menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Sepanjang tahun 2020-2021 jajaran Kemenkumham khususnya Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU dan Ditjen KI telah memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan sumbangsih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Laporan Hasil Pemeriksaan pada akhirnya akan menentukan suatu lembaga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah Kemenkumham dapatkan selama dalam kurun waktu 12 tahun terakhir berturut-turut. Pada tahun 2022 ini Kemenkumham meraih Predikat WTP untuk yang ke 13 kalinya atas LHP tahun 2021. BPK menilai bahwa yang telah dilakukan Kemenkumham telah sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut beliau mengatakan komitmen yang kuat akan menentukan suatu lembaga meraih Predikat WTP, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi, penerapan SIPTL dimulai tahun 2017 sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20, rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti.
“Akuntabilitas bukan kewajiban pengelola keuangan negara saja, melainkan suatu budaya yang harus dibangun bersama (Accountability for All). Inspektorat Jenderal sebagai APIP diharapkan berperan secara optimal dan konsisten dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan lebih akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,” pungkasnya.
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Menkumham R.I Yasonna H. Laoly, beliau mengatakan bahwa capaian Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2021 yang merupakan raihan WTP ke 13 kali secara berturut-turut merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Beliau juga menjelaskan bahwa Upaya meningkatkan pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Efektif dan Akuntabel, Senantiasa berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara, Meningkatkan sinergi dan penguatan komitmen kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI.
“Saya harap keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan Capaian Opini WTP di masa yang akan datang, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas sinergitas dan kerja sama yang selama ini telah terjalin baik. Semoga sinergitas ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi” ujarnya.
Tinggalkan Balasan