TERNATE-pm.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menyelenggarakan Kegiatan Diseminasi Hak Cipta, di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu (13/7/2022).
Kegiatan dengan tema “Peningkatan Kerja Sama Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Tahun Hak Cipta” disertai Penandatanganan MoU dan PKS Antara Kanwil Kemenkumham Malut bersama UPBJJ Universitas Terbuka Ternate dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuha.
Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut ialah meningkatkan pemahaman dan pengembangkan pengetahuan terkait kekayaan intelektual serta perlindungan dan peningkatan.
Selain itu, untuk mendorong kreasi dan inovasi di bidang cipta, memberikan pemahaman terkait pentingnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pemilik kekayaan intelektual.Dan, meningkatkan kesadaran hukum untuk dapat menghormati hasil karya kekayaan intelektual orang lain.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, M. Adnan yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M.T. Silalahi, menjelaskan kekayaan intelektual bukanlah merupakan budaya hukum yang lahir dari Bangsa Indonesia. Tetapi, eksistensi kekayaan intelektual tersebut dalam pembangunan ekonomi serta sebagai wujud ikut sertanya Indonesia dalam tatatan pergaulan dunia Internasional.
“Maka dari itu Kanwil Kemenkumham Malut perlu mengadakan kegiatan – kegiatan yang bersifat preentif dan preventif dalam rangka membangun budaya hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat atas manfaat yang terkandung dalam kekayaan intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyadari tanpa adanya suatu sinergitas, serta kerjasama, koordinasi dengan berbagai elemen terkait atau stakeholder khususnya pemerintah daerah upaya memasyarakatkan kekayaan intelektual,” ujarnya.
Sebagai implementasi reward/ penghargaan terhadap karya pikir atau inovasi, negara memandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal, dapat diperoleh melalui mekanisme berupa pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual oleh pemilik atau pencipta, sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.
“Dalam rangka pemberian perlindungan hukum tersebut negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan dengan pengembangan sistim, menggunakan basis media elektronik yang dipandang perlu disosialisaikan dan diedukasikan kepada masyarakat. Dalam sudut pandang ekosistem kekayaan intelektual, terdapat tiga poros kinerja yang harus saling bahu membahu untuk menggerakkan pertumbuhan kekayaan intelektual yang ideal,” jelasnya.
Ignatius menyatakan, Kanwil Kemenkumham Malut menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan kesadaran kekayaan intelektual dan juga kemandirian dalam pemajuan layanan kekayaan intelektual.
Salah satu program unggulan dengan tujuan menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional serta pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan budaya iaitu melaksanakan Mobile Intelektual Property Clinik/Klinik KI bergerak yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat atau pada Agustus 2022 .
Tinggalkan Balasan