Mantan Kasatpol PP Bongkar Bobrok Sekda Morotai

Mantan Kasatpol PP Morotai, Najamuddin.

MOROTAI-pm.com, Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Linmas dan Damkar, Nadjamuddin Letsoin, ungkap kebobrokan PLT Sekda Morotai, Suryani Antarani.

Ini menyusul pengunduran diri Nadjamuddin dari jabatan Kepala Satpol PP karena diduga kuat berkaitan dengan ulang Sekda Morotai yang bekerja tidak secara profesional dan merugikan banyak orang.

"Sebelumnya, saya mau luruskan dulu soal beberapa berita yang sudah diekspos, bahwa saya mundur karena persoalan TPP, itu tidak benar. Jadi TPP itu point ke 30 bagi saya," ungkap Nadjamuddin kepada wartawan, Jumat 28 Juli 2022 kemarin.

Ia kemudian mengungkapkan terdapat tiga alasan menjadi harus undur diri dari jabatan kepala satuan penegak perda, yakni soal internal Satpol. Sekda disinyalir mengintervensi kerja-kerja Satpol. Salah satunya pengusulan Bendahara Satpol yang ditolak Sekda. Sebaliknya, Suryani menunjuk orang lain.

"Sekda tunjuk orang lain yang di luar dari kami usulkan. Itu satu hal yang sangat fatal yang tidak bisa dilakukan seorang Sekda. Dalam arti ada kegiatan yang diintervensi langsung ke OPD, kan itu tugas kewenangan Satpol PP bukan, bukan dia (Sekda),” bebernya.

Yang paling sadis kata Dia, soal intervensi anggaran di SKPD di mana anggaran kegiatan sangat sulit diajukan. Bahkan, jika itu pun terealisasi maka, SKPD harus tunduk dan bermohon mohon kepada Sekda baru anggaran bisa dicairkan.

"Jadi, sekda itu sesuka-suka dia mau kasih keluar atau tidak, ini sebenarnya ada apa?," tanya Nadjamuddin.

Lanjut lanjut Nadjamuddin menyampaikan, masalah rangkap jabatan Sekda dengan Kepala BPKAD juga sangat berpengaruh terhadap kinerjanya.

"Aturan tidak melarang, tetapi ada norma yang kemudian tidak pantas untuk seorang ASN memegang dua jabatan. Ini sudah jadi sekda baru duduki janatan Kaban Keuangan, kalau dia melekat salah satu saja daerah ini langsung rusak. Memang secara aturan normatif tidak ada, tetapi ada hal yang paling mendasar tentang pemerintahan yang baik dan benar di situ rujukannya,"cetusnya.

Ia kembali menegaskan bahwa birokrasi itu bukan koorporasi atau perusahan. Sebab, dalam pemerintahan semuanya memiliki aturan, misalnya tugas Sekda salah satunya mengontrol bukan mengintervensi secara berlebihan kepada SKPD selaku instansi teknis.

“Di Morotai ini ada dua matahari. Artinya ada dua kepala daerah. Walaupun Bupati M. Umar Ali, tapi ada orang lain lagi yang mengatur daerah ini. Makanya saya bingung dengan pemerintahan di Pulau Morotai. Ini ada apa sebenarnya?," tanya dia lagi dengan nada kesal.

Nadjamuddin menambahkan, para kepala SKPD juga tahu soal kinerja Sekda, hanya saja mereka tidak menyampaikan itu. Disisi yang lain, Sekda menekankan bahkan mendesak kepada OPD agar bekerja maksimal sesuai target. Hanya saja, hal itu tidak diikuti dengan penghargaan misalnya kesejahteraan pegawai.

“Bagaimana orang mau kerja, tapi kesejahteraan tidak diperhatikan, sehingga saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan oleh Sekda terlalu berlebihan,” tukas Nadjamuddin.

Komentar

Loading...