Indonesia kembali dihebohkan dengan polemik politik yang rumit. Masyarakat seolah-olah digiring untuk mengikuti perkembangan isu yang dimainkan oleh para elit politik.
Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kelompok penentang AHY dan SBY yang digelar di Sumatra Utara, tidak hanya melibatkan elit partai Demokrat. Namun, juga menyeret pihak istana yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Keterlibatan KSP Moeldoko menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa KLB di Deli Serdang, merupakan agenda seting yang dimainkan oleh istana. Bahkan, secara terang-terangan pihak AHY mengatakan ada kelompok yang ingin mengkudeta Partai Demokrat, serta adanya keterlibatan elit istana terhadap konflik yang terjadi di internal partai tersebut.
Kendati memberikan sanksi atau tanggapan terhadap tuduhan tersebut, Jokowi, tidak mau mencapuri terlalu dalam konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat. Presiden hanya merasa kaget atas langkah yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. Bahkan, menurut Mahfud MD, Jokowi merasa happy-happy saja. Tidak ada tanggapan yang serius atas keterlibatan bawahannya.
Setelah polemik KLB terjadi, masyarakat harus menunggu kubu mana yang benar-benar sah menurut hukum.
Bola panas semakin menguat antarkedua kubu, dimana kedua pihak saling melaporkan satu sama lain. Kedua kubu saling ngotot mempertahankan kebenaran berdasarkan perspektif masing-masing. Masalah tersebut mengingatkan kita begitu sulitnya membangun keadaan politik di Indonesia. Ketika ada konflik di internal partai politik, sudah bisa ditebak bahwa konflik tersebut sulit diselesaikan. Kedua kubu yang berkonflik akan membuat kepengurusan baru seperti yang terjadi di Partai Demokrat atau ada yang keluar untuk membentuk partai baru seperti yang terjadi di PKS dan Gelora.
Masalah diatas sebenarnya bukan hanya terjadi pada Partai Demokrat saja, hampir semua partai di Indonesia merasakan dualisme kepemimpin partai. Seperti Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Berkarya. Hal tersebut menunjukan betapa rendahnya moral para elit partai, serta menunjukkan belum kuatnya penanaman ideologi dalam internal partai. Para anggota partai dengan gampangnya saling menghakimi ketika keinginannya tidak sejalan dengan keputusan partai. Masyarakat seolah-olah sedang melihat bagaimana para elit politik hanya sekedar merebut dan mempertahankan kekuasaan mereka saja.
Konflik internal partai telah dikritik oleh Prof Firmanzah, dalam bukunya berjudul ‘Mengelola Partai Politik”. Prof Firmanzah mengatakan, setiap terjadi konflik di internal partai maka hal yang dilakukan oleh mereka bukan menyelesaikan konflik, tapi malah menambah konflik yang berkepanjangan. Konflik elit dalam partai politik menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut menunjukkan ada suatu masalah besar dalam negara kita, terkhusus mengenai norma dan etika yang dipertontonkan oleh para elit politik.
Belum selesai konflik internal Partai Demokrat, masyarakat kembali dihebohkan dengan pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais. Ia menyatakan ada skenario untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Isu itu sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh beberapa kelompok pendukung Jokowi. Pernyataan Amien Rais merupakan peringatan dini bagi kita mengenai perpanjangan masa jabatan Jokowi. Pernyataan itu diperkuat oleh Prof Salim Said. Dalam program KarniiliasClub, Prof Salim menyatakan ada wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode.
Bahkan, pernyataan Amien Rais, mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode menjadi tranding di twitter dengan #AmienRaisSakitJiwa. Hastag tersebut menunjukkan ada ketidak sukaan masyrakat terhadap Amien Rais, ada yang beraggapan pernyataan tersebut hanya membuat kegaduhan baru di Indonesia. Namun, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Bisa saja pernyataan tersebut menjadi kenyataan. Mengingat, kelompok pendukung Jokowi di parlemen sangat banyak, dan hanya Partai Demokrat serta PKS saja menjadi oposisi.
Mengacu pada pasal 37 UUD 1945 mengatakan bahwa untuk mengusul amandemen UUD perlu dukungan dari sepertiga jumlah anggota MPR. Hal tersebut dengan mudah diperoleh kelompok pendukung Jokowi. Lagi-lagi pernyataan Amien Rais, tersebut bukan hanya omong kosong belaka, mengingat mantan ketua MPR itu menjadi tokoh sentral dalam penggulingan rezim Orba pada tahun 1998.
Masalah diatas menjadi pembelajaran penting bagi kita, dimana para elit politik sedang menujukkan kapada siapa mereka berpihak. Sulit untuk melihat siapa yang benar terhadap persoalan di atas, namun masalah tersebut mengigatkan kita sangat sulit membangun keadaban politik di tengah pragmatisme elit politik.
Hal tersebut sejalan dengan pernyatan Luthfi. J. Kurniawan, dalam bukunya yang berjudul keadaban politik. Luthfi, mengatakan dalam konteks politik Indonesia hari ini para elit politik tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, melainkan sebaliknya mereka hanya mementingkan kelompok dan individu. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Akhirnya, semoga politisi dan masyarakat mampu membangun keadaban politik demi Indonesia yang lebih baik.**
Tinggalkan Balasan