poskomalut.com
baner header

Menakar Sikap Politik Seorang Muhammad Sinen

(Untuk Om Arifin dan Bung Safril)

Muhammad Sinen

Beberapa jam yang lalu ada berita yang ditulis oleh salah satu media detikindonesia.co.id yang kurang lebih melibatkan dua sumber dalam pemberitaan, soal Muhammad Sinen membangun politik dinasti di Tidore. Sebagai Media Center AMAN jilid II, kami merasa penting kiranya mendudukan kembali maksud kritik yang disampaikan secara personal kepada Ayah Erik, begitu sapaannya, agar publik juga mendapatkan informasi yang berimbang juga tercerahkan sehingga tidak salah menarik konklusi yang ujung-ujungnya akan semakin menyesatkan masyarakat.

Sudah merupakan konsensus bersama sebagai anak bangsa yang mendiami republik Indonesia, ialah mempercayakan sistem pemerintahan demokrasi dalam melakukan seleksi kepemimpinan baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Seluruh sirkulasi kekuasaan dari pusat hingga daerah menggunakan prinsip-prinsip demos yang sama.

Sederhananya demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, menjamin prinsip kesetaraan bagi setiap warga negaranya dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan bersama. Demokrasi memungkinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi baik langsung maupun tak langsung (keterwakilan) dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam segi kehidupan berbangsa baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negara mendapat porsi yang setara dan adil. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama begitu pun dalam soal-soal relasi kuasa, tiap-tiap orang memiliki hak dipilih dan memilih tanpa terkecuali, sehingga dalam demokrasi tidak kita kenal kekuasaaan warisan sebagaimana yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Monarki (kerajaan), dimana seluruh pergantian kepemimpinan (jabatan) ditentukan oleh kekerabatan dan garis keturunan (dinasti) semata.

Karenanya pelarangan terhadap hak politik seorang warga negara dalam sistem pemerintahan demokrasi tidaklah dibenarkan, dan sangat bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri. Dasar itu yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pelarangan tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti diperbolehkan melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terang sekali, secara yuridis formal tak ada regulasi yang melarang seseorang menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan hubungan kekerabatan atau dinasti.

Membaca seluruh dasar pikir diatas lalu apa yang salah dengan sikap politik seorang Muhammad Sinen?

Semua jabatan sebagai anggota DPRD baik Propinsi maupun Kota yang peroleh kerabatnya bukanlah sebuah hadiah atau lewat penunjukan, tetapi melalui proses dan kompetisi yang sama beratnya dengan para kompetitor lainnya di dapil masing-masing. Mereka yang menang ditiap dapil adalah pilihan rakyat, orang-orang yang telah diberi mandat oleh rakyat. Selain itu, tak ada satu tahapan pun baik mekanisme prosedural di Partai maupun di KPU yang diabaikan karena pertimbangan kedekatan dengan seorang wakil walikota.

Begitu juga tak ada sedikitpun keistimewaan yang didapatkan baik oleh ibu hj Rahmawati maupun senator Marwan, semisal masa kampanye mereka lebih panjang dibandingkan dengan kompetitor yang lain ataukah mereka tak tak diawasi oleh Bawaslu dan bisa melakukan pelanggaran kampanye seenaknya dalam pertarungan legislatif kemarin. Kita bisa mengecek data secara bersama pada pileg 2019, mereka menduduki jabatan legislator karena memang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh aturan kepemiluan. Tak ada pelanggaran pemilu tidak juga melakukan kecurangan, kemenangan mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai seorang politisi yang memulai karier politik dari titik terbawah, seorang Muhammad Sinen pastilah paham benar bagaimana cara mendapatkan kekuasaan dan merawatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Karenanya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang wakil walikota Tidore Kepulauan ini untuk menunjukan kapasitasnya kepada publik, bahwa ia sampai detik ini masih merupakan pimpinan partai yang bisa mengakomodir kepentingan seluruh kader partai dan kekuasaannya yang dimilikinya akan membuka peluang pada siapa saja untuk bisa bekerja sama menuntaskan visi besar kepemimpinan. Muhammad Sinen merupakan pribadi yang tegas dan mungkin sosok penuh kontroversial namun begitu dekat dengan masyarakat (jelata) meminjam ucapan bung Safril, bisa dicek ke kampung-kampung ia dirindukan dan kehadirannya selalu dinantikan warga.

Kita semua berharap kehidupan demokrasi dihari hari depan semakin baik lagi. Karena itu ketakutan akan macetnya kaderisasi ditubuh partai politik karena pertimbangan kedekatan keluarga dan tumbuh suburnya budaya koruptif akibat kekuasaan yang hanya dijalankan oleh segelintir orang (politik dinasti) tidak sampai terjadi. Partai politik sebagai pilar vital demokrasi harus tumbuh dan berkembang dengan sehat agar transformasi kader partai ke tubuh kekuasaan berjalan seimbang sehingga praktik kekuasaan yang koruptif bisa kita minimalisir karena kapasitas orang-orang yang menggerakan kekuasaan memang benar-benar mumpumi. Kita selalu berharap kepemimpinan demokratis Capt. Ali Ibarahim dan Muhammad Sinen sanggup mewujudkan kebaikan bersama, sanggup menggerakan warga untuk terus berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah sehingga cita-cita masyarakat Tidore Kepulauan yang sejatera bisa dituntaskan.

Media Center AMAN jilid II
Sofifi 30 Juli 2020, jelang Idul Adha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: