“Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain, harus semakin mengenal batas,” Tulis Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi buruh “Bumi Manusia” (2005:189).
Ketegasan Pramoedya seorang sastrawan yang menulis kisah perlawanan penjajahan kolonialisme Belanda yakni, Tirto Adi Suryo atau disapa Minke, merupakan sosok yang melahirkan perlawanan awal Nasionalisme di Nusantara. Minke menyaksikan realitas sosial dari problem kerja paksa kolonial terhadap bangsa pribumi. Dari temuan itu, ia menggerakan perlawanan masyarakat pribumi dengan melakukan perubahan melalui tulisan.
Singkat kutipannya menjadi inspirasi, kita melihat belakangan pesta politik telah mengantarkan mereka (pemimpin) ke bangku kekuasaan ialah penentuan hak suara oleh masyarakat di bilik pemilu. Itulah representasi politik kerap disuguhkan hingga pada akhirnya kekuasaan menjadi bambu runcing atau pandangan mata sebelah. Yang mereka lihat dimana basis suara lebih mendominasi sehingga lebih utamakan apa kemauan masyarakat setempat. Begitulah kacamata kekuasaan yang dipakai elit birokrasi.
Kita masih ingat adanya Memorandum of Understanding atau surat kesepakatan antara Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) Kota Ternate bersama aliansi Pulau Hiri, yang menetapkan pembangunan dermaga Hiri dalam angaran APBDP tahun 2020 berkisar Rp 890 Juta itu. Dengan janji pemimpin diakhir masa jabatan “akan di laksanakan dermaga pekan November”. Bak bahasa politis yang sudah dijadikan pengobatan tradisional paling mujarab. Alur rasional itulah sekadar penyembuhan masyarakat Hiri dari cekam kekuasaan.
Indikasi pembangunan Kota Ternate mulai dari reklamasi pantai, gedung berlantai, dan taman menjadi acuan ratusan hingga miliaran anggaran yang dikeluarkan, karena item itu adalah syarat dari kemajuan kota. Sementara, pembangunan luar Ternate seperti Dermaga Hiri sangat menyusahkan hati untuk mengerjakan pembangunan dalam akhir tahun ini. Itupun kalau didesak dalam gerakan demonstrasi, kalau tidak, menunggu Walikota terpilih 2021 kemudian bahasa janji menjadi “tetuah sakti” bertutur.
Tahun politik yang tinggal mengitung hari pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan, yang seirama para calon datangi Hiri guna kampanyekan program menurut hitungan statistik. Presentasi belakangan apa yang mereka perbuat demi memajukan daerah. Kalau melacak diantara mereka pernah memegang jabatan terkait; Ketua DPRD, Sekertaris Daerah, bahkan sampai setingkat kontraktor menender proyek pun sinis mengabaikan dermaga Hiri yang terkatung lamanya.
Alih-Alih, kecerdasan seperti obat bius masyarakat dalam money politicial (sudah membudaya). Apalagi melihat tuntutan adanya pelabuhan Hiri maka, bahasa “janji” pula menyusup ditengah kesempatan kampanye. Hal demikian, tetap saja mengiyakan selagi ruang itu telah difasilitasi oleh elit politik dan tim sukses dalam kesepakatan politik.
Dengan kata lain, sangat menentu dibelakang layar atau gerakan senyap politik tingkat birokrasi mulai dari pemimpin atas hingga pemimpin bawa (Camat/Lurah) ketika masa jabatan petahana usai, maka tetap mendorong orang terpercaya demi menaruh harapan kekuasaan yang berkepanjangan mulai dari geriap elit penguasa sampai pengusaha nyaris berlaga sama.
Kerja Kuasa
Selain dari pelaksanaan talut penahan ombak hingga rampung; juga pembebasan lahan, pengukuran lokasi Sulamadaha dari dinas terkait sudah berulang kali, sekali ukur, kemudian hilang lalu datang lagi untuk kerja mengukurnya. Nampak kerja kuasa menjadi asimilasi untuk menunjukan sikap ambisi atau hanya bermain-main dengan juba kekuasaan.
Seharusnya, pembuangan material (batu/pasir), mendaratkan alat berat untuk pengerukan, serta desain master plan pembangunan dari ancaman alam (ombak) atau kerja analisis dampak lingkungan (Amdal) sudah berjalan bersamaan dan publik harus mengetahui itu tanpa menunda waktu. Mengingat sebelum tanggal 9 Desember sesuai tuntutan kesepakatan Hearing demonstran tanda tangan MoU. Ini yang diinginkan masyarakat Hiri menagih janji Walikota Ternate tentang kerja proyek dermaga nampak samar.
Hemat saya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan tanpa menunda waktu bahwa pelaksanaan proyek dermaga Hiri butuh kerja kuasa yang serius. Itu tugas pelayanan tentang sarana publik. Selain Hiri, dalam tahapan APBD Kota tahun depan semestinya di prioritaskan kesetaraan infrastrukutur pembangunan, juga ada Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Moti yang membutuhkan indikasi pembangunan oleh Pemerintah kota dalam menyetir kebijakan. Wallahu’alam.
Tinggalkan Balasan