Pemda Morotai Beri Rp35 Miliar Untuk KPU dan Bawaslu

MOROTAI-pm.com, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai akhirnya menganggarkan dana Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemilihan Umum (Pemilu) senilai Rp35 miliar.

Dana tersebut telah disepakati setelah beberapa kali pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Bahkan, setelah dianggarkan, pemda dan dua lembaga itu melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bertempat di Kantor Bupati Morotai, Kamis (23/11/2023).

Dana Rp35 miliar itu dibagi menjadi dua pos, yakni untuk anggaran KPUD Morotai senilai Rp21 milyar lebih ditambah dengan dana sharing dari APBD Provinsi Malut senilai Rp4,9 miliar. Total anggaran yang didapatkan KPUD Morotai sebesar Rp26 milyar lebih.

Sedangkan untuk lembaga pengawas pemilu yakni  Bawaslu Pulau Morotai dianggarkan senilai Rp7 miliar lebih ditambah dana sharing dari prilovinsi senilai Rp1,3 miliar lebih. Total anggaran yang bakal diterima Bawaslu senilai Rp8,7 milyar lebih.

“Jadi dana hibah untuk KPU itu totalnya 26 miliar lebih, karena dari 21,9 miliar untik dana hibah dari Pemda Morotai ditambah dengan 4 miliar lebih dari dana sharing, maka total keseluruhannya 26 miliar lebih,” ucap Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali kepada awak media.

Menurutnya, KPUD dan Bawaslu telah menyepakati soal anggaran tersebut sehingga tidak lagi bermasalah.

“Untuk Bawaslu Pulau Morotai sebesar Rp7,4 miliar lebih ditambah dengan dana sharing Rp1,3 miliar lebih maka totalnya Rp8,7 miliar lebih. Sehingga, untuk KPU dan Bawaslu sudah selesai,” terangnya.

Sementara terkait anggaran pengamanan baik TNI AD dan Polres itu masih sementara dibahas.

“ya sehari dua sudah final,” katanya.

Kaban Kesbangpol Pulau Morotai, Lauhin Goraahe dimintai pendapat soal anggaran pengamanan untuk TNI Polri, dirinya mengaku hal itu masih dalam tahap pembahasan.

“Jadi di keamanan ini hanya dua lembaga saja yaitu TNI AD dan Polisi. Sebab kata dia, itu aturan dari pusat sampai ke daerah,” jelasnya.

“Kalau Polres tidak salah itu 5-7 miliar sekian, tapi kami sudah rancang-rancang berkisar hanya Rp 3 miliar sekian sedangkan untuk TNI AD yang diusulkan itu kalau tidak salah Rp 3 miliar sekian. Tapi yang dirancang oleh Pemda hanya Rp 1 miliar lebih,” sambung Lauhin mengakhiri.