poskomalut, Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai dan Badan POM melakukan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional.

Terdapat tiga hal yang dibahas dalam monitoring tersebut. Yakni desa pangan aman, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan pasar pangan aman berbasis komunitas.

Bupati Rusli Sibua menjelaskan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijamin keamanan, mutu, dan gizinya.

Begitu juga dengan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi kepastian bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman bagi kesehatan.

“Inilah yang melatarbelakangi BPOM Pulau Morotai menginisiasi gerakan desa pangan aman di Morotai,” jelas Rusli di hadapan pihak BPOM Morotai, Kamis (14/7/2025).

Dalam pandangannya, program ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, memperkuat peran desa.

Juga membangun kesadaran bersama bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab kolektif, mulai dari hingga produsen, pelaku usaha dan konsumen.

“Untuk itu, ini penting sekali, karena di Pulau Morotai sudah ada Badan POM. Jadi di Maluku Utara itu termasuk baru Morotai yang ada Badan POM-nya,”katanya

“Jadi kita sudah tidak was-was lagi, karena kadang-kadang yang ditakuti itu masalah makanan yang sudah kaladuarsa dan sangat membahayakan. Tapi Alhamdulillah tadi, apa yang disampaikan oleh Kepala Badan POM bahwa di Morotai belum terjadi hal-hal yang luar biasa terkait dengan dampak dari pangan yang kurang aman,”sambung bupati.

Sebab itu, monitoring dan evaluasi memiliki peran penting. Bukan hanya untuk menilai sejauh mana program telah berjalan, tetapi juga untuk memastikan tindak lanjut, perbaikan, dan keberlanjutan kegiatan di desa.

“Saya kira pemda yang berkaitan langsung dengan aktivitas Badan POM ini adalah Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait lainnya. Jadi saya minta untuk selalu berkolaborasi aktif dengan Badan POM ,sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama ini akan terwujud dengan baik,” tambahnya.