Pemilu di Haltim dan Ancaman Jaringan

Ilustrasi.

Penulis: Ivan Day

Kebutuhan atas jaringan/data internet di era digital saat ini mungkin bukan lagi suatu barang mewah atau bahkan sudah merupakan kebutuhan primer bagi seluruh kalangan masyarakat.

Bagaimana tidak, karena hampir seluruh aktivitas masyarakat mulai dari usia balita sampai manula pada era saat ini hampir semuanya menggunakan sarana digital bahkan berdasarkan penelitian Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada sebuah artikel dikatakan "penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa".

Hal tersebut tentunya menjadi lumrah ketika memang saat ini kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan seluruh kegiatan kita tidak terlepas dari sarana jaringan internet, dan hampir tidak ada kegiatan keseharian kita yang tidak dimudahkan dengan sarana online maupun akses digital di seluruh aspek kehidupan, sehingga hampir seluruh kebutuhan masyarakat bisa dimudahkan dengan sarana dan prasana yang diakses melaui jaringan internet, tidak terkecuali dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tentunya yang hampir sebagian besar memudahkan masyarakat dengan sistem berbasis online;

Pada kenyataannya kemudahan atas berbasis online melalui jaringan internet belum dapat dirasakan sepenuhnya di seluruh kabupaten/provinsi yang ada di Indonesia, salah satu tentunya terjadi di Kabupaten Halmahera Timur. Jaringan internet di kabupaten yang sudah akan memasuki  usia 20 tahun ini masih merupakan barang mahal, karena sering kali masyarakat dibuat kesulitan dan harus terisolasi dengan raibnya sinyal/ jaringan. Padahal, berdasarkan data yang diperoleh pada Kabupaten Halmahera Timur di 102 desa sudah terbangun fasilitas BTS Komersial dan BTS bakti;

Lebih miris lagi raibnya jaringan tersebut bukan hanya terjadi di desa desa yang jauh berada diluar jangkauan bahkan di seputaran kota maba sebagai ibukota kabupaten hal tersebut sudah bukan lagi menjadi peristiwa yang aneh;

Membingungkan memang, ketika pemerintah terus menggaungkan optimalisasi pelayanan masyarakat, namun untuk sarana dan prasarana pendukung berupa jaringan internet yang sangat sentral tidak dapat diakomidir dengan baik. Mungkin hal biasa bagi masyarakat Halmahera Timur ketika dengan tiba-tiba harus terisolir dalam waktu berjam-jam tanpa akses jaringan internet. Akan tetapi mungkin masyarakat lupa dengan hilangnya sinyal tersebut telah sangat menggangu sistem pelayan lain, mengingat sangat sentralnya fungsi jaringan internet tadi di sleuruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh kecil ketika jaringan internet hilang tidak menutup kemungkinan adanya potensi bencana yang tidak dapat tersampaikan ke masyarakat dengan putusnya jaringan tersebut, atau hilangnya data data masyarakat karena tidak termonitornya aplikasi keuangan atas hilangnya jaringan tersebut;

Lalu bagaimana ketika masyarakat akan dihadapkan pada pesta demokrasi pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 yang akan datang, akankah masayarakat akan kehilangan hak nya ketika tiba-tiba terjadi hilang jaringan/sinyal. Warga masyarakat harus tertunda menyampaikan hak dan kewajiban hanya, karena alasan, “jaringan so (sudah) hilang, torang tara bisa karja (kami tidak bisa kerja". Bahkan, berdasarkan data yang kami peroleh masih terdapat lokasi TPS di lebih dari 10 desa yang tidak memiliki akses jaringan, kemudian bagaimana seluruh kegiatan dapat dilaksanakan, tentunya menjadi pertanyaan besar;

Di tengah sekelumit permasalahan jaringan akses internet di masyarakat, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui perangkat daerah terkait yakni Dinas Kominfo, nampak belum memahami tugas dan fungsinya. Salah satunya memberikan dan menjamin tersedianya fasilitas publik atas jaringan internet, entah belum memahami atau memang tidak tahu sama sekali dan berlindung pada aturan yang mengatasnamakan kewenangan di pemerintah pusat;

Pemerintah melalui Dinas Kominfo Halmahera Timur seharusnya dapat lebih sigap ketika memang terjadi hilang jaringan internet. Mereka tidak hanya berpangku tangan atau santai, karena secara langsung merupakan domain tugas yang melekat.

Entah disadari atau tidak dengan hilangnya sinyal jaringan internet maka seharusnya Dinas Kominfo merasa gagal, karena tentunya kebutuhan pimpinan akan komunikasi juga terhambat, akan tetapi merujuk pada pepatah "Jauh panggang dari api".

Alih-alih khawatir dengan hilangnya sinyal, pemangku-pemangku kebijakan pada dinas terkait dimaksud sangat tidak memberikan solusi. Mereka hanya menganggap suatu menjadi hal biasa, bukan merupakan ancaman nyata bagi masyarakat. Bahkan, bagi jalannya pemerintahan itu sendiri. Sungguh sangat miris.!!

Komentar

Loading...