“Kami sudah berulang kali mengejar SK penetapan maupun realisasi, tetapi sampai sekarang tidak ada, padahal sudah masuk triwulan IV tahun 2022,” kesal dia.
Ia mengaku lambatnya realisasi DBH bukan saja dialami Pemda Haltim, namun terjadi di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Jadi lagi rame soal soal DBH ini, karena kabupaten/kota juga sudah mulai menuntut,” tukas Joko.
Tinggalkan Balasan