Penertiban Oknum Pegawai SPBU Nakal, ISSAP Bingung dengan Sikap Pemkot Ternate dan Pertamina

Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP) Kota Ternate, menggelar aksi mogok depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (20/6/2022).

TERNATE-PM.com, Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP) Kota Ternate, menggelar aksi mogok depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (20/6/2022).

Dalam aksi itu, para sopir menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya; stop prakterk ilegal niaga BBM di SPBU, pidanakan oknum pegawai yang melakukan praktek ilegal, dan lindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam peruntukkan BBM bersubsidi.

Koordinator ISSAP Kota Ternate, Muhammad Ely menyatakan ada oknum-oknum yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Menurut dia, secara konstitusional regulasi sudah ada, tapi pemerintah tidak menjalankan.

"Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina. Di mana dalam pertemuan itu pihak Pertamina mengatakan untuk penindakkan, tidak ada di Pertamina melainkan di pemerintahan kota," ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pihak Pertamina mengaku hanya menampung dan mendistribusikan BBM. Kewenangan terbesar di Pertamina hanya dua yakni mencabut rekomendasi dan mengurangi distribusi.

"Tadi ada dari pihak pemerintah menyatakan bahwa mengenai aturan SPBU harus ke Pertamina. Ini kami jadi bingung, masa di Pertamina bilang lain di pemerintah bilang lain," cetusnya.

Kata Ely, pihaknya saat ini ingin bertemu dengan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, sebagai penentu kebijakan terkait dengan persoalan yang terjadi, demi hajat hidup masyarakat Kota Ternate, di mana agar mengeluarkan peraturan.

"Alasan mengeluarkan peraturan itu sendiri, misalnya, dilihat dari kondisi kabupaten/kota di Malut, misalnya Tidore dan Halmahera Utara (Halut) itu tertata dengan baik.

Ely mencontohkan di Tidore terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang menyatakan plat hitam dan plat merah tidak diperbolehkan mengisi pertalite, yang diperbolehkan hanya kalangan kelas bawah.

"Tidak seperti Kota Ternate sangat carut marut, kemudian penempatan keamanan di Tidore dan Halut jelas, kalau angkutan masuk pihak keamanan yang mengarahkan," tandasnya.

Sementara, Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Ternate, Jusuf Sunya mengatakan apa yang disampaikan ISSAP adalah hak konstitusional.

Ia mengaku, pemerintah kota sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan aparat penegak hukum.

"Kemarin itu kita sudah keluarkan surat kepada SPBU untuk segera melakukan proses pelayanan kepada seluruh pelanggan yang ada termasuk sopir angkutan," kata Jusuf saat melakukan hearing bersama ISSAP di depan Kantor Wali Kota.

Dalam perjalanannya pemerintah kota melihat masih ada SPBU yang belum melakukan pelayanan secara baik dan maksimal.

"Jadi aspirasi dari saudara-saudara sekalian akan segera kita tindaklanjuti. Saya kira bukan cuma saya tetapi bapak Wali Kota Ternate juga tentunya akan merespon hal ini," ujarnya.

Jusuf menyebut, komitmen pemerintah kota agar tetap menghentikan cara-cara ilegal di SPBU. Sehingga ke depan masyarakat, termasuk ISSAP akan memperoleh pelayanan yang lebih baik, maksimal dan cepat.

"Kita juga nanti berbicara dengan Pertamina dan pihak SPBU, termasuk waktu pelayanan, bila perlu dibuka 24 jam," tukas Jusuf.

Komentar

Loading...