Petahana Terlibat Hukum Tetap Diproses

Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto

TERNATE-PM.com, Kapolda Maluku Utara (Malut)
Brigjen Pol. Suroto menegaskan tetap memproses sejumlah Kepala Daerah (Kada)
yang tersandung maslah hukum. Meski diketahui para Kada tersebut bakal ikut bertarung
dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Saat ini, adanya tiga
Bupati dan dua Wakil Bupati yang dilaporkan di Polda Malut, diantaranya Bupati
Halut Frans Manery dan Wakil Bupati Muhlis Tapi-Tapi, Bupati Halsel Bahrain
Kasuba dan Bupati Kepsul Hendrata Thes.

Bupati Halut Frans Manery dilaporkan ke Polda
Malut atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Kemudian Wakil Bupati Muhlis
Tapi-Tapi dilaporkan kasus penipuan, Bupati Kepsul Hendrata Thes dilaporkan
dugaan kasus korupsi irigasi. Bupati Halsel Bahrain Kasuba baru dilaporkan
beberapa hari lalu di Ditreskrimsus soal uang saku perjalanan dinas dalam
daerah.

"Siapa saja yang dilaporkan ke kami
(Polda Malut, red) tetap diproses, meski pun yang bersangkutan ikut dalam
Pilkada 2020. Kada tetap di proses, kita lihat dulu bukti cukup atau tidak dan
jika cukup tetap ditindaklanjuti dari penyelidikan ke penyidikan," tegas
Kapolda Malut Brigjen Pol. Suroto kepada Posko Malut, Kamis (10/10) kemarin.

Dia mengaku, sudah membaca kondisi Malut saat
ini, menjelang momentum pesta demokrasi 2020 mendatang. “Jangan sampai ada
tafsiran lain ke penegak hukum terkait adanya sejumlah Kada yang dilaporkan
dugaan bermasalah hukum. Kami sudah membaca gelagat seperti ini, tetapi
bagaimana pun kita harus tangani secara professional. Kami tidak melihat ranah
politik tetapi hukum harus ditegakkan hukum Karena yang melakukan tindakan
hukum bukan jabatannya tetapi persoalannya," pungkasnya. (red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Jumat  11 Oktober 2019, dengan judul Kada Terlibat Hukum Tetap Diproses’

Komentar

Loading...