TERNATE-PM.com, DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara menggelar demostrasi di Kantor Wali Kota Ternate, Dinas PUPR dan DPRD, Senin 20 Juni 2022.
Aksi itu mempertanyakan proyek peningkatan jalan lingkungan Faudu, Kecamatan Pulau Hiri, yang hingga kini belum juga dikerjakan pihak perusahaan pemenang tender yakni CV. Habibi Bangun Nusa. Padahal, proyek itu sudah ditenderkan bulan Maret 2022 lalu.
Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp3,6 miliar sekian yang melekat pada Satuan Kerja (Satker) PUPR Kota Ternate.
Koordintor aksi, Sartono Halek dalam orasinya mengatakan, pogres pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Faudu itu mestinya telah menjacapai 60 persen.
“Namun faktanya proyek itu belum juga dikerjakan sama sekali, ini diduga karena perusahaan pemenang tender tidak memiliki kualifikasi dukungan alat. Salah satunya adalah Asphalt Mixing Plant (AMP),” teriak Tono sapaan akrab Sartono dalam orasinya.
Tak hanya proyek peningkatan jalan lingkungan Faudu semata, namun menurutnya, hal yang sama juga terjadi pada beberapa proyek, di antaranya pemeliharaan berkala Laguna Permai Kota Ternate dan proyek pemiliharaan jalan rehabilitasi lingkungan Sulamadaha. Proyek ini, kata Tono, menelan anggaran rata-rata bernilai meliyaran rupiah.
“Karena itu proyek tersebut harus dibatalkan dan ditenderkan kembali sehingga tidak merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di Kota Ternate,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fahri Bachdar kepada wartawan, Jumat, 17 Juni 2022 kemarin mengaku telah mendesak pemerintah kota untuk memberikan sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana guna menyelamatkan DAK.
“Teguran pertama sudah dilayangkan oleh Dinas PUPR. Kalau selanjutnya belum juga dilaksanakan maka komisi III mendesak pemerintah untuk batalkan tender atau pemutusan kontrak. Ini demi menyelamatkan DAK,” ujarnya.
Berikut poin tuntutan pendemo;
1. Mendesak kepda Wali Kota Ternate segera mengevaluasi Kadis PUPR dalam hal keterlambatan beberapa pekerjaan proyek jalan.
2. Meminta kepada kadis PUPR dan panitia pelelangan agar mengevaluasi dan membuka ulang proses pelelangan beberapa paket jalan di Kota Ternate yang sudah dua bulan kegiatanya berjalan.
3. Meminta kepada Komisi III DPRD kota Ternate segara memanggil wali kota dan kadis PUPR dalam hal menuntaskan sejumlah persoalan proyek jalan yang tak kunjung dikerjakan.
Hingga berita ini di publis, Wali Kota Ternate, Kadis PUPR, dan Direktur CV Habibi Bangun Nusa masih dalam upaya konfirmasi.
Tinggalkan Balasan