Sensus Penduduk 2020, BPS Malut Bakal Optimalkan Petugas Lapangan

TERNATE - PM.com, Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Maluku Utara (Malut) dalam waktu dekat akan melakukan Sensus Kependudukan (SP) ada tahun 2020 mendatang. Dalam kegiatan sensus tersebut, BPS akan akan menggandeng stekholder dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Malut.

Kepala BPS Provinsi Malut, Atas
Perlindungan Lubis mengungkakan, sensus penduduk yang akan dilakukan pada 2020
mendatang semata-mata bukan untuk BPS, namun untuk kepentingan masyarakat.
Seperti halnya perencanaan pendidikan, sandang pangan, tenaga kerja dan
lainnya. Apalagi semua program pemerintah yang dilaksanakan, semuanya
sasarannya penduduk. Sehingga perlu benar-benar data penduduk yang rinci, agar
sasaran pembangunan dan sumber daya manusianya yang dilakukan tepat.

Lubis menambahkan, SP yang
dilakukan sudah sebanyak enam kali, dan kali ini merupakan ke tujuh. Untuk yang
ke tujuh ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, yakni dengan menggunakan
metode komboinasi atau menggunakan data kependudukan yang dimiliki Dukcapil
sebagai data dasar. “Data penduduk yang sudah tersedia, petugas BPS akan
mendatangi masyarakat dmanapun berada, untuk menanyakan karakteristik yang
berkaitan dengan statistik,” Kata Lubis.

Selain itu, BPS akan mengarahkan
sebanyak 3.000 petugas untuk melakukan sensus pada bulan Juli 2020 mendatang.
Jika dari Dukcapil ingin melakukan pendampingan dengan formasi yang sama
seperti itu, membutuhkan penganggaran yang cukup besar. “Itu yang menurut saya,
Pemereintah Daerah tidak siap penganggarannya, karena untuk BPS penganggarannya
melalui APBN,” ungkapnya.

Jadi semua petugas yang akan
turun ke lapangan nanti, lanjut Lubis, akan dilatih terlebih dahulu. Takutnya
jangan sampai tata cara pendataaan, konsep dan defenisi tidak dipahami. “Apa
yang disebut dengan jenis pekerjaan dan status pekerjaan tidak dipahami. Karena
ini merupakan dua hal yang sangat berbeda,” jelasnya.

Untuk perbedaan data sebelumnya
antara BPS dan Dukcapil di Malut ini, Lubis Mengaku, hanya pada metode
pencatatnya. Bahwa kepentingan BPS untuk perencanaan dan evaluasi, basisinya
adalah devakta. Sedangkan untuk Dukcapil sendiri berdasarkan legalitas, sebab
penduduk itu dianggap jika dia memenuhi syarat. Syaratnya untuk legalitasnya
adalah kartu keluarga dan KTP.

“Jika dua persyaratan
administrasi tersebut dimiliki, maka oleh Dukcapil dianggap sebagai penduduk.
Sementara BPS karena kepentingannya adalah berbasis wilayah, maka fakta
penduduk tersebut dia berada dimana, walapun memiliki kartu keluaraga dan KTP
Malut,” singkatnya.

Sementara itu menurut Kepala
Dukcapil Malut, Burhan Mansyur, dalam sensus 2020 mendatang menyampaika, akan
bekerjasama dengan BPS Malut, karena data awal yang digunakan untuk senusus
merupakan data yang langsung dari Dukcapil. Sehingga pada hari pelaksanaan
sensus akan dibentuk tim bersama. 

“Untuk rinciannya kami akan ketumu lagi untuk membahas bersama. Apa yang menjadi tanggung jawab BPS dan apa yang menjadui tanggung jawab Dukcapil, itu yang nanti akan dibagi. Sedangkan untuk anggaran akan digunakan anggaran masing-masing instansi, bahkan petugas kami akan juga bersama-sama dilapangan,” tutupnya.(cha/red)

Komentar

Loading...