Soal DPA Kendaraan, Konoras : DPRD Tikep Terindikasi Korupsi

Muhammad Konoras

TIDORE-PM.com, Praktisi Hukum ternama di Maluku Utara Muhammad Conoras menyoroti persoalan perbedaan data jumlah  kendaraan operasional di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),  yang tidak sesuai dengan fakta real sebagaimana tertuang dalam DPA tahun 2020. Banggar seharusnya teliti dalam pembahasan sebelum APBD disahkan menjadi Peratutan daerah ( Perda).

Dikatakan Muhammad Conoras, salah satu fungsi penting  DPRD
dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan fungsi pengawasan secara maksimal
terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, baik di
legislatif maupun di eksekutif. Soal perbedaan data yang berimplikasi pada
penggunaan anggaran ini merupakan sebuah kecolongan bilamana benar terjadi.

Penggunaan anggaran di DPRD diatur sendiri oleh DPRD, sehingga sulit dikontrol  atau diawasi pihak luar, terkadang ada indikasi penyalagunaan keuangan Negara atau Daerah yang dilakukan para anggota DPRD. “Sangat sulit dideteksi, makanya idealnya diperlukan sistim penganggaran dengan menggunakan sistim online agar semuanya diketahui public, namun  selama ini baik di pemerintah maupun di pihak di DPRD takut menggunakan sistim online sehingga sulit diawasi publik,’’ katanya.

Soal dana penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD, yang tidak sesuai dengan fakta beserta data Sekretariat dan angka penyebutan dalam APBD menjadi salah satu contoh kekeliruan serius Banggar, dalam mencermati usulan di lingkunganm kerjanya sendiri. “Hal ini bisa saja kekeliruan menulis angka, bisa saja sengaja melebihkan angka tersebut agar mendapatkan keuntungan secara pribadi, Karena itu dari aspek adminstarsi masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, jika  dana tersebut sudah digunakan pada triwulan I yang akan berakhir pada bulan maret, dan ternyata benar mobil dan motor roda dua hanya 40 unit maka dapat dikualifisir sebagai tindak Pidana korupsi,’’ papar Ko Hama Conoras.

Dasar penyusunan anggaran DPRD  mengacu pada Undang-undang nomor
23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah
nomor  12 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan Keuangan daerah jo Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jika penetapan
dana penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Sekretariat DPRD tahun 2020 ini menyimpang dari ketentuan diatas maka  bisa
dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam
dalam  Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor  31 Tahun 1999 jo
Undang-undang nomor  20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana
Korupsi.

Sebelumnya Muhammad Conoras medesak pihak penegak Hukum untuk segera
melakukan pemeriksaan sejumlah anggaran di Sekretariat DPRD tanpa harus
menunggu laporan, salah satunya pemberitaan dengan judul uang Duduk’ DPRD yang
membuat para politisi di parlemen tersinggung lalu. (mdm/red)

Komentar

Loading...