Ternyata Pemkot Ternate Kucur Anggaran Rp9,2 Miliar untuk Kejaksaan

Ilustrasi.

TERNATE-pm.com, Pemerintah Kota Ternate ternyata tidak hanya mengutamakan pembangunan limat unit rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan senilai 5,8 miiar. Tapi, juga menggelontorkan anggaran Rp3,3 miliar untuk pembangunan kantor pengelolaan rusunawa dan pagar rusunawa kejaksaan.

Total Pemerintah Kota Ternate menguras anggaran senilai 9,2 miliar untuk pekerjaan fisik di lembaga vertikal itu. Semuanya bersumber dari APBD Kota Ternate 2023.

Adapun, rincian tiga item kegiatan fisik untuk Kejari Negeri Ternate; pemabangunan lima unit rumah dinas dan mes pegawai senilai Rp5,8 miliar; pembangunan kantor pengelolaan rusunawa kejaksaan Rp1,9 miliar; dan pembangunan pagar rusunawa kejaksaan Rp1,4 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib dihubungi media ini baik via aplikasi pesan singkat maupun wawancara langsung, namun enggan memberikan keterangan.

Selanjutnya, jurnalis media ini berupaya mengonfirmasi langsung Kepala Beppelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Perpustakaan Hukum Uknhari Ternate, Kamis 20 Juli kemarin, namun tidak ingin memberikan keterangan terkati tiga item pekerjaan tersebut.

Terpisah, Praktisi Hukum Agus Salim R Tampilang ikut menyoroti pembangunan rumah dinas dan mes pegawai Kejaksaan Negeri Ternate.

Menurut Agus anggaran yang hampir menyentuh 10 miliar itu pasti diusulkan melalui OPD terkait, kemudian mendapat persetujuan dari Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Selanjutnya dibahas dan mendapat persetujuan DPRD.

"Kenapa anggota DPRD ikut menyetujui padahal ada hal lebih penting, seperti kebutuhan dasar di tiga kecamatan terluar," tandas Agus kepada media ini, Jumat (21/7/2023).

Agusnya juga menduga ada motif lain di balik pembangunan rumah dinas kejaksaan.

Kata Agus, seharusnya pemerintah kota di bawah kepimpinan Tauhid Solemen tidak menganggap pembangunan rumah dinas kejaksaan sesautu yang biasa seperti dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun, lebih rasional atau masuk akal adalah merealisasikan program sesuai kebutuhan dasar masyarakat.

Komentar

Loading...