poskomalut.com
baner header

Wali Kota Tak Gubris Penolakan Fraksi NasDem Soal RAPBD 2020

TERNATE-PM, Wali Kota Ternate, Hi Burhan Abdurrahman nampaknya tidak mempersolakan sikap Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate yang menolak persetujuan RAPBD tahun 2020. Bahkan, Walikota dua periode ini menyebutkan, penolakan Fraksi NasDem ini hal yang biasa dan sering trjadi, seingga setelah pengesahan dan persetujuan DPRD, maka segera dilaporkan ke Provinsi guna dievaluasi.

“Penolakan Fraksi NasDem itu dinamika biasa dan itulah yang memboboti APBD, sehingga APBD berkualitas. Penolakan Fraksi NasDem karena terkait pinjaman Rp 40 miliar, itu biasa saja, pada akhirnya akan disahkan juga,” ungkapnya santai.

Menurut orang nomor satu di lingkup Pemkot Ternate ini, meskipun faraksi NasDem nenolak, tetap saja tidak mempengaruhi RAPBD. Sebab, ada fraksi lain yang memeiliki pandangan yang berbeda.

“Dalam struktur anggaran itu normatif. Kita tetapkan seperti itu, tidak berarti pemerintah akan diam-diam lakukan pinjaman, tidak seperti itu. Inikan cuman tulis pinjaman 40 miliar,” ucap Hi Bur.

Selain itu juga, pinjaman memiliki syarat dan mekanisme, terutama persetujuan DPRD. Namun, setiap pinjaman yang diajukan itu harus jelas. Dalam sistem logika anggaran, lanjut Hi. Bur, hanya ada dua pilihan, jika dalam menyusun APBD mengalami deficit, yakni pinjaman atau menjual asset.

“Jadi kalau pinjaman itu, karena memang dalam strategi menyusun anggaran seperti itu. Berapa tahun ini pijaman terus, tetapi pemerintah tidak pernah lakukan pinjaman setiap deficit, dalam pelaksanaan kita berusaha untuk tidak melakukan pinjaman,” terangnya.

Tudingan DPRD terkait ketidakonsiten antara KUA PPAS dengan APBD,  mantan calon Gubernur Malut ini menegaskan, di KUA PPAS juga dibuka kausul, apabila sesudah penandatanganan ada hal lain yang dianggap urgen, maka bisa dimasukan dalam APBD.

Ketua Faraksi NasDem, Nurlela Syarif  menegaskan, NasDem tetap bersikukuh menolak APBD 2020, karena skema pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah tetap dimasukan dalam  APBD 2020 senilai Rp 40 miliar. “Fraksi NasDem tidak ikut menyetujui atau menolak pengesahan APBD 2020,” tegasnya.

Srikandi NasDem ini menyebutkan, penolakan ini karena skema pembiayaan pinjaman daerah senilai  Rp 40 miliar menyalahi aturan perundang – undangan. Apalagi, skema pinjaman tidak tergambar dalam nota kesepakatan KUA PPAS  2020 bab III tentang persyaratan pinjaman daerah pasal 15 dan pasal 16.

“Skema pinjaman 40 miliar ini meskipun dirancang masuk dalam dokumen RAPBD dan tujuannya untuk menutup angka defisit, tetapi langka beranggaran itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan,” urainya.

Fraksi NasDem Kota Ternate, lanjutnya akan berkoordinasi dengan Faraksi NasDem di DPRD Provinsi dalam masa tahapan evaluasi  APBD 2020 selama 14 hari. “Kami sudah berkordinasi di tingkat DPRD Provinsi dan kami berharap dalam proses evaluasi tersebut  untuk tetap mengevaluasi kaitan dengan item pinjaman yang tidak sesuai dengan  KUA PPAS,” akhirnya.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin mengatakan, sikap Fraksi NasDem merupakan hal yang dinamis,  karena Fraksi NasDem mempunyai hak politik untuk menolak.

“Fraksi dan Anggota punya hak politik untuk menyampaikan dalam forum manapun, dan sebagai pimpinan, itu hal yang dinamis atau biasa saja, tinggal dibukukan sesuai dengan ketentuannya,” kata Muhajirin. (cha/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: