MOROTAI-pm.com, Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rusli Sibua me-warning dua kepala dinas untuk segera menuntaskan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dua kepala dinas dimaksud yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Perindustian Perdagangan dan Koperasi (Perindakop).
Bahkan, jika dalam 100 hari kerja masalah BBM tidak tuntas, keduanya bakal diganti.
“Saya kasih warning kepada Kepala DKP dan Perindagkop di 100 hari kerja ini, harus betul-betul fokus. Jika tidak ada perbaikan saya ganti,” tegas Rusli di hadapan puluhan SKPD, nelayan dan mahasiswa yang berunjuk rasa, Selasa (29/4/2025).
Menurut Rusli, masalah BBM bersubsidi untuk nelayan di Morotai selalu menjadi keluhan, sehingga dua dinas itu harus segera melakukan langkah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya juga pernah dengar selama ini ada diskriminasi. Misalnya, ada yang dapat (BBM Pertalite) banyak dan ada yang kurang banyak,”ungkapnya.
Ia mengaku mendengar ada permainan BBM di DKP. Rusli kemudian menegaskan praktik tersebut tidak boleh terjadi lagi.
“Padahal, kemarin ada salah satu kepala bidang di DKP yang menangani minyak subsidi untuk nelayan. Nah, itu yang dia bagi minyak subsidi nelayan ada yang banyak ada juga yang kurang. Artinya, pembeli sapa yang lobi di DKP dia dapat minyak banyak. Itu kemarin teknisnya ada di DKP,”terang Rusli.
“Kebetulan ini juga kepala DKP baru, jadi ke depan harus merata, makanya terkait masalah ini kita akan perbaiki, supaya ke depan akan lebih bagus. Jadi harus bagi rata, tidak boleh ada dinomor satukan, jadi harus bagi rata semua,”tegas mantan Dekan Fisip UMMU Ternate itu.
Lebih lanjut Rusli kembali menegaskan mengenai BBM jenis minyak tanah harus diperuntukkan kepada masyarakat.
“Bukan untuk nelayan. Minyak tanah itu untuk rumah tangga, bukan nelayan ya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan