ZERO PILKADA 2020

King Faisal Sulaiman

Oleh: Dr King Faisal Sulaiman
Pengamat Tata Negara UMY
Direktur Legal Empowerment and Democracy
(LEAD) Indonesia

Rapat gabungan KPU dengan Komisi II Selasa 27 Mei 2020, akhirnya menyetujui pilkada akan dihelat pada 9 Desember 2020. Itu artinya, tahapannya, sudah bisa dimulai pada pertengahan Juni 2020, sesuai arahan Perpu Pilkada. Ruang publik kembali dipenuhi perdebatan. Apakah tepat atau justru sesat, pilihan menggelar pikada, dimana semua konsentrasi dan relokasi anggaran praktis diarahkan untuk penanggulangan pandemi ?.
Kebutuhan menjalankan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana dengan setumpuk regulasi pelaksana yang terlanjur disetting dalam kondisi normal, diharuskan untuk segera diubah dengan kondisi pandemi.? Apakah tidak beresiko, kontak fisik petugas dengan pemilih ketika verifikasi faktual dan pemungutan suara ? Apalagi Perpu No 2 (UU) Pilkada sendiri lupa, mengatur klausul calon perseorangan yang diharuskan menjalani verifikasi faktual dukungan dengan menanyakan langsung lewat door to door.? Belum lagi besaran rekruitmen petugas TPS dan angka partsipisai pemlih yang bisa berpengaruh pada kualitas Pilkada di 270 Daerah.

Narasi besar yang mesti dibangun adalah, esensi pilkada langsung sebagai instrumen yang dipakai untuk memperoleh patron yang jujur, amanah, dan ikhlas melayani rakyat. Apakah iya, pemilihan kepala daerang secara langsung merupakan manifestasi demokrasi Pancasila?. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi mekanis-formal yang mengukur kualitas demokrasi sesuai hasil Polling/survei dan indeks demokrasi tiap negara. Itu semua, bisa by order atau by desgin.

Kepatuhan terhadap asas-asas kepemiluan-pun tidak cukup mewakili esensi kita dalam berdemokrasi Pancasila. Banyak patron begitu bangganya merayakan keberhasilan. Padahal, menang melawan Kotak Kosong. Ironisnya, ada pula yang justru kalah melawan Kotak Kosong. Kita sedang menciptakan berhala baru dalam demokrasi langsung saat ini. Kotak Kosong diberi otoritas, lalu dilegitimasi melalui UU dan dijadikan objek sengketa di MK. Sungguh tragis nasib demokrasi kita, tapi begitulah fakta yang terjadi.

Pancasila merupakan hasil ekstraksi nilai spiritual dan kultur bangsa. Dan, melampui esensi demokrasi liberal yang sesak dengan paham individualistis, hukum pasar, dan menjaga jarak dengan agama. Demokrasi Pancasila lebih menaruh atensi besar pada patron yang jujur dan bermoral. Instrumen yang dipakai untuk menghasilkan patron-pun, harus berintegritas. Pilkada merupakan produk impor demokrasi liberal yang terlanjur diagungkan sejak 2005 silam. Padahal, tidak sama sekali. Agak sulit menjustifikasi, bahwa Pilkada langsung lebih beradab dan berperikemunisaan. Kita dibutakan dengan indeks kebebasan sipil, partisipasi masyarakat, atau akses keadilan untuk mengukur kualitas demokrasi.

Faktanya, banyak kepala daerah yang menang dengan tingkat partisipasi pemilih siginifikan, namun pada akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi. Pilkada membuat ongkos demokrasi melambung tinggi. Praktik money politik marajalela. Lalu konflik horizontal menjadi langganan. Petahana sangat mudah menangkan Pilkada. Segampang melakukan politisasi dan mobilasasi birokrasi. Jargon pejabat, dan ASN netral itu hanya fatamorgana.
Kembali ke Jati Diri Bangsa

Para pemegang modal dengan mudahnya menentukan siapa yang berhak jadi kepala daerah. Kekuatan duit menjadi prasyarat utama. Bukan kapasitas dan bukan pula integritas-moral. Banyak kepala daerah pada akhirnya tersandera dengan kepentingan investor politik yang memodalinya. Karena itu, Pilkada acapkali menjadi ajang trade off dan lahan banjakan korupsi SDA di daerah. Rezim Pilkada, membuat Partai menjadi hegemonik dalam mengusung kandidat. Yang terpenting adalah berburu rekomendasi Partai. Politik tanpa mahar, hanyalah siasat lain untuk menegaskan bahwa, tidak ada, makan siang yang gratis.

Momentum pandemi dan hari Pancasila tahun ini, menjadi saat yang tepat untuk meneguhkan Pilkada berbasis demokrasi Pancasila. Kita kaya, dengan model suksesi pemimpin lokal yang berpijak pada nilai adat-istiadat, terpelihara secara turun temurun. Sistemnya cukup sederhana, penuh kekeluargaan, dan rasa saling percaya. Usianya ratusan bahkan ribuan tahun melampui, lahirnya Republik ini. Sayangnya, hanya menjadi fosil sejarah dan legal artefak. Akibat tidak dipatenkan dalam produk kebijakan negara.

Saatnya pilkada langsung dievaluasi. Pertama, kembali ke model DPRD. Selain ongkos dan mahar politiknya bisa ditekan, juga lebih merepresentasikan sistem “permuswaratan perwakilan. Mudaratnya lebih sedikit, ketimbang Pilkada langsung. Tinggal instrumen pengawasan dan penyelesaian konflik diperkuat. Kedua, penerbitan Perpu penundaan Pilkada 2020, digeser pada tahun 2021, dengan opsi pemilihan cukup dilakukan DPRD. Ketiga, Pasca 2021, segera disiapkan UU lex specialis yang menghapuskan sistem Pilkada langsung, dan kembali ke model pemilihan berbasis kearifan lokal. Filosofi “dipilih secara demokratis” sesuai Pasal 18 UUD 1945, mestinya dimaknai sebagai bentuk pengakuan supremasi institusi pemerintahan adat dalam memilih pemimpin.

Otonomi daerah tidak boleh berhenti pada politik desentralisasi asimetris semata. Mestinya Pilkada asimetris juga dibuka ruang, yang berbasis kultur lokal dan berlaku seluruh Indonesia. Biarkan Yogyakarta dengan istimewanya, Papua dengan Noken. Atau Maluku Utara dengan Adat Se Atorang-nya dll. Nilai moral dan integritas pemimpin, sangat diagungkan dalam tradisi kearifan lokal. Calon yang jejak rekamnya korup, amoral, dan non-religius, akan sulit mendapat dukungan. Dengan begitu, kita kembali menemukan jati diri demokrasi Pancasila yang selama ini mati suri, akibat Pilkada langsung yang notabene adalah demokrasi impor. (**)

Komentar

Loading...