Soal Galian C, DPRD Kota Ternate Bakal Undang Akademisi dan Pegiat Lingkungan

Muhajirin Bailussy : Kita akan meminta pendapat dan masukan dari Mereka

TERNATE-PM.com, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, setelah melakukan RDP bersama Ketua DPRD, Komisi I, III dan TKPRD serta beberapa pengusaha tambang galian C di Kota Ternate pada, Senin, (24/02/2020). Dari hasil pertemuan tersebut, dalam waktu dekat DPRD berencana akan mengundang akademisi dan pegiat lingkungan untuk membahas terkait rekomendasi aktivitas perataan lahan di Kota Ternate.

Setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kepada poskomalut.com, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, DPRD akan menggunakan ruang dan waktu pada beberapa hari ke depan untuk memanggil beberapa pihak yang memiliki kompetensi di bidang Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan untuk bersama DPRD mengkaji tentang aktivitas perataan lahan yang berada di Kota Ternate.

Menurutnya, tujuan mengundang pihak akademisi dan pegiat lingkungan untuk meminta pendapat serta masukan dari mereka yang dinilai memiliki kompetensi pada bidang tersebut.

“Kita akan meminta pendapat dan masukan dari mereka yang memiliki kompetensi, tentunya dari akademisi dan pegiat lingkungan,” ungkapnya.

Muhajirin juga menambahkan, hasil kajian antara DPRD dengan akademisi dan pegiat lingkungan kemudian akan menjadi sebuah langkah dari DPRD untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah Daerah (Pemda) terkait aktivitas kegiatan perataan lahan yang terdiri dari bahan batuan, pasir dan lain-lain.

“Sekali lagi akademisi yang memiliki kompetensi di bidang itu akan kami panggil,” tegasnya.

Rencana kerja sama dengan pihak akademisi dan pegiat lingkungan dikarenakan ada banyak regulasi yang harus lihat. Menurutnya, DPRD tidak bisa semena-mena langsung mengeluarkan rekomendasi karena menyatakan itu harus ada pertimbangan ilmiah dan akademisnya. Sehingga rekomendasi atau catatan dari DPRD nanti juga akan ditetapkan waktunya.

“Apakah kita menggunakan Undang-undang 32 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-undang Pertambangan karena ada banyak hal yang harus dilihat aktivitasnya di sana,” pungkasnya. (OP-red)