TERNATE-pm.com, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate menyosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang pajak daerah kepada para palaku usaha hotel, restoran, penambangn Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB), kosan-kosan serta rumah makan.
Sosialisasi yang dihadiri kurang lebih 100 pelaku usaha itu berlangsung sekira pukul pukul 10.00 WIT, di Aula Emeral Hotel, Kalumpang, Kota Ternate, Selasa (4/10/2022).
Kepala BP2RD Kota Ternate, Jufri Ali dalam sambuntanya menyampaikan, sosialisasi itu merupakan tupoksi dan tugas dasar BP2RD sejak diberlakukannya UU 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate dan Peraturan Wali Kota Ternate, serta Keputusan Wali Kota Ternate.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang tentang Pajak Daerah merupakan pemecahan kebuntuhan dan kesenjangan terhadap perbedaan pandangan, implementasi, kebijakan perpajakan yang selama ini menjadi problem mendasar antara wajib pajak dan fiskus (penyelenggara).
“Kegiatan ini juga diharapkan akan terwujudnya komitmen bersama dalam mencari solusi yang tepat dan terbaik, untuk menentukan arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatn Asli Daerah (PAD) Kota Ternate,” ujarnya.
Lanjutnya, disisi lain dapat menimbulkan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga akan berdampak pada tercapainya PAD dan terwujudnya pembangunan serta terciptanya kesejateraan seluruh masyarakat Kota Ternate.
Sementara, Sekreraris Daerha (Sekda) Kota Ternate, Jusuf Sunya mengatakan, pajak dan retribusi daerah merupakan item yang urgen diseriusi, karena kata dia, di era ekonomi terkini PAD menjadi kunci untuk pembangunan daerah.
“Dari PAD inilah kita berharap segala program pembangunan daerah bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Dirinya menyebut, sosialisasi ini merupakan upaya membangun sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha di Kota Ternate, karena suksesnya mendorong peningkatan PAD tidak hanya dilakukan pemerintah, namun perlu ada inovasi dan keterbukaan pelaku usaha dalam mebayar pajak dan retribusi.
Jusuf yang pada kesempatan itu membuka secara resmi kegiatan sosialisasi menambahkan, pola penarikan retribusi secara konvensional sudah perlu diupdate pada sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah.
“Saya kira ini harus menjadi catatan penting dalam menggenjot potensi PAD,” katanya.
Ia menambahkan, impilementasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah harus sesuai dengan regulasi hukum yang sudah ditetapkan. Pasalanya, dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah tetap masuk dalam pengawasan penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Ternate.
Adapun, narasumber sosialisasi peraturah daerah, yakni Kasi Pidsus Kejari Kota Ternate Fajar Hidayat, Kepala BP2RD Jufri Ali, Kasi Datun Kejari Ternate, Safri Abdul Muin dan Muhammad Ruhyat, Kabid Pendapatan BP2RD sebagai moderator.
Tinggalkan Balasan