Kuras Rp44 Miliar, Pembangunan RS Pratama Makian Diduga Bermasalah

LABUHA-pm.com, Proyek Pembangunan RS Pratama di Kecamatan Pulau Makian, Halmahera Selatan dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik 2023 senilai 44.300.000.000-, diduga bermasalah.

Pasalnya, proyek tersebut belum kelar dikerjakan, padahal masa kontrak proyek yang melekat di Dinas Kesehatan Halmahera Selatan itu berakhir pada November 2023.

Bahkan, papan proyek dan RAB di lokasi proyek tidak dipasang. Selain itu, para pemborong pembangunan RS Pratama yang berlokasi di Desa, Desa Rabutdaiyo itu diketahui sudah meninggalkan lokasi proyek pada akhir Desember kemarin.

Informasi poskomalut menyebutkan, para pekerja diduga sering menjual bahan material berupa semen ke pedagang, karena kelaparan. Kuat dugaan mereka diabaikan kontraktor.

Proyek RS Pratama bertipe D dikerjakan PT Bina Utama ditargetkan dapat beroperasi pada pada awal 2024. Nyatanya progres pekerjaan tidak mencapai 100 persen sesuai tanggal kontrak. Naasnya, proyek itu terbengkalai.

Ketua DPD Pemuda Demokrat Malut, Iwan Marwan ikut menyoroti mangkraknya pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat tersebut.

Menurut Iwan, aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengambil langkah penindikan denga memanggil pihak rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa.

Sebab menurutnya, muncul dugaan kuat terjadi konspirasi pembagian fee proyek di awal tender,  imbasnya progress pekerjaan proyek tak signifikan.

“Jangan karena sudah ada MoU antara Kejari Halsel dan Dinkes Halsel lantas pembangunan RS Pratama diabaikan. Supremasi hukum harus ada Maluku Utara. Sebab kami sangat berharap kehadiran RS di daerah kepulauan seperti Pulau Makian,” pintah Iwan.

Dirinya menambahkan, kalaupun addendum, seharusnya masih ada aktivitas.

Kata Iwan menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak langkah hukum dari Kejati Malut, Pemuda Demokrat Malut bakal mengadukan langsung ke KPK RI, atas dugaan korupsi anggaran pembangunan RS Pratama.

“Sementara kami masih melakukan advokasi, melengkapi data-data proyek untuk dikaji, selanjutnya pembuatan laporan. Karena kami banyak menemukan kejanggalan seperti tak ada papan proyek dan RAB di lokasi proyek,” tandasnya.