poskomalut, Forum Pelajar Mahasiswa Wayatim (Forpmasi-Wayatim) mengecam Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kecaman itu menyusul minimnya perhatian Pemprov Malut terhadap kondisi jalan dan sungai di jalan lintas Bibinoi-Wayatim, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan.
Jalan berstatus ruas provinsi tersebut menghubungkan lima desa. Di antaranya Desa Bibinoi, Tabapoma, Tutupa, Tomara dan Wayatim, tak kunjung kelar dibangun sejak 2015 lalu.
Kondisi jalan yang sangat buruk dikeluhkan warga setempat sejak lama. Puncaknya pada insiden salah satu ibu hamil nyaris meregang nyawa akibat kondisi jalan tidak layak dilewati.
“Dengan kejadian, Kamis 26 Februari 2026 seorang ibu hamil yang bernama Wahyuni Hi Latif asal Wayatim dirujuk ke Puskesmas Bibinoi nyaris tak tertolong, karena kondisi jalan-sungai tak miliki jembatan hingga tidak bisa dilalui akibat banjir. Kejadian ini sudah harus menjadi catatan penting Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dan pemerintah kabupaten,” kata Ketua Forpmasi-Wayatim, Suritno Tahmid, Jumat (27/2/2026).
Menurut Suritno, kejadian serupa bukan baru pertama kali dialami masyarakat Bacan Timur Tengah.
“Kejadian yang mengancam keselamatan nyawa masyarakat ini, kami (Forpmasi) menilai pemerintah provinsi dan kabupaten lalai menjalankan tugas pemerintahan. Padahal, jalan tersebut adalah jalur utama yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di lima desa saat beraktivitas ke kota,” tuturnya.
Berdasarkan data 2018, kata Suritno, di masa pemerintahan sebelumnya, jalan Bibinoi-Wayatim masuk prioritas pembangunan dengan beberapa ruas jalan lainnya.
“2018 pemrintah provinsi telah menetapkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas, Termasuk Jalam di Bacan Timur Tengah, sebesar Rp35 miliar. Anggaran puluhan miliaran itu untuk pembangunan jalan dan jambatan tapi sampai saat ini tidak pernah direalisasikan,” bebernya kesal.
Mewakili seluruh masyarakat Bacan Timur Tengah, Suritno meminta Gubernur Sherly Tjoanda merespons kondisi jalan Bibinoi-Wayatim.
Tujuannya, anggaran jalan Trans Kie Raha yang kurang menyentuh akses masyarakat dapat dikurangkan. Tapi memprioritaskan jalan utama yang menjadi akses masyarakat.
“Gubernur Sherly Tjoanda tak harus prioritaskan jalan Trans Kie Raha, karena jalan itu jika dikaji secara kritis hanya menjadi strategi Pemerintah Pusat dalam menguntungkan atau memuluskan investasi pertambangan. Intinya kami memiliki harapan besar ke Gubernur Sherly untuk membijaki jalan Bibinoi-Wayatim,” pintanya.
Tinggalkan Balasan