TERNATE-pm.com, Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara ikut menanggapi sikap Polda tetapan 11 warga Kabupaten Halmahera Timur tersangka.
KATAM menilai penetapan pasal-pasal pidana terhadap 11 warga tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.
Penyampaian aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan merupakan hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28E UUD 1945.
Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana 10 tahun terhadap aksi warga merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum yang berlebihan dan tidak proporsional.
“UU Darurat ini adalah produk hukum masa darurat yang seharusnya tidak diterapkan secara serampangan pada konteks penyampaian aspirasi warga di era demokrasi,” ungkap Sekretaris KATAM, Julfandi G dalam rilis yang diterima redaksi poskomalut, Selasa (20/5/2025).
Berikutnya, penerapan Pasal 162 UU Minerba terhadap warga yang menyuarakan keprihatinan lingkungan menunjukkan bahwa negara lebih berpihak pada kepentingan industri ekstraktif daripada kepentingan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.
Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyebut, tuduhan pemerasan dan pengancaman melalui Pasal 368 KUHP terhadap aksi yang pada hakikatnya merupakan gerakan perlawanan terhadap aktivitas tambang, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengkriminalisasi gerakan perlindungan lingkungan hidup.
“Pernyataan Polda Malut yang mengaitkan aksi warga dengan “premanisme” dan dilakukan untuk “memberikan rasa aman kepada masyarakat” merupakan bentuk stigmatisasi dan pengabaian terhadap akar permasalahan, yakni persoalan ketidakadilan ekologis dan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat aktivitas pertambangan,” cetus Juflandi.
Lebih lanjut Juflandi mengajak seluruh komponen masyarakat Maluku Utara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) aktivis lingkungan, dan media massa untuk mengawal kasus ini dan memastikan bahwa keadilan bagi para demonstran dapat terwujud.
“Kami akan terus mendampingi warga dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Kriminalisasi harus dihentikan!,” tegasnya.
Dirinya menyampaikan beberapa point desakan KATAM Maluku Utara kepada polisi;
1. Segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses hukum yang dijalankan.
2. Menghentikan praktik kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak-hak lingkungan dan sumber daya alam;
3. Membangun dialog yang konstruktif antara warga, perusahaan, dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam.
Tinggalkan Balasan