poskomalut, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman didesak lebih peka terhadap persoalan masyarakat.
Sejumlah masalah mendasar, mulai dari sampah, pelayanan air bersih, penataan ruang hingga pengelolaan aset daerah, dinilai masih membutuhkan penanganan serius dan terukur.
Kritik tersebut disampaikan Rosydan Arby, mantan tenaga ahli Wali Kota Ternate.
Ia menilai respons pemerintah terhadap berbagai persoalan kota perlu lebih konkret.
Terutama dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti persoalan sampah, pelayanan air bersih, ketidakkonsistenan penataan ruang antara kawasan resapan dan terbangun, serta pengelolaan aset daerah, termasuk Plaza Gamalama.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui laporan administratif atau rapat birokrasi.
Wali kota harus turun langsung melihat kondisi di lapangan untuk memastikan persoalan dihadapi masyarakat, sesuai dengan laporan yang diterima dari jajarannya.
“Laporan bawahan perlu diuji dengan kenyataan di lapangan agar keputusan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujar Rosydan dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Ia juga menilai budaya kerja birokrasi yang masih cenderung menunggu arahan dan terpaku pada rutinitas, menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat perbaikan pelayanan publik di Kota Ternate.
Dalam pengamatannya, baru sebagian pejabat yang aktif turun ke lapangan. Sementara kecenderungan bekerja di balik meja masih terlihat, terutama di kalangan pejabat eselon II dan III.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dari wali kota.
Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuan aparatur menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia turut menyinggung teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan James MacGregor Burns. Dalam perspektif tersebut, kepemimpinan tidak sekadar berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk saling menguatkan demi mencapai tujuan bersama.
Dalam konteks pemerintahan Kota Ternate, prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui kesediaan mendengar aspirasi warga, menggerakkan birokrasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perbaikan kota.
Ia menilai kecenderungan mencari aman dan bertahan pada rutinitas birokrasi berpotensi menghambat kemajuan Ternate.
Karena itu, wali kota perlu memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja dengan target yang jelas, respons cepat, serta hasil yang dapat diukur.
Baginya, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kepemimpinan wali kota, melainkan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap masa depan daerah.
Ia menegaskan, masyarakat akan terus menyampaikan masukan dan mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus pada persoalan mendasar.
“Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin pada akhirnya bukan sekadar janji atau aktivitas birokrasi, melainkan perbaikan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan