poskomalut, Anggaran Rp1,23 miliar untuk pembangunan bundaran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jembatan Rakyat, Soagimalaha, Halmahera Timur, menuai sorotan tajam.

Institute Faifiye Spasial (IFAS) Halmahera Timur menilai proyek yang berada di bawah kendali Dinas Perhubungan (Dishub) Haltim itu tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan daerah.

Ketua IFAS Halmahera Timur, Ismit Abas Hatari, bahkan mendesak Dishub membuka seluruh dokumen perencanaan proyek kepada publik.

Menurutnya, pembangunan fisik di kawasan strategis tidak semestinya hanya berorientasi pada aspek estetika tanpa dasar perencanaan tata ruang dan kajian kebutuhan yang jelas.

“Pembangunan fisik di kawasan strategis tidak bisa dikerjakan secara serampangan tanpa landasan instrumen tata ruang yang jelas. Dishub harus membuka master plan-nya agar publik bisa menguji apakah proyek ini selaras dengan RDTR terkait zonasi peruntukan lahan,” tegas Ismit, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mempertanyakan sejauh mana proyek tersebut mengacu pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Jembatan Rakyat.

IFAS khawatir, tanpa rujukan teknis dan kajian yang kuat, proyek senilai Rp1,23 miliar itu hanya menjadi proyek estetika yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Lanjut Ismit, masih banyak wilayah di Halmahera Timur yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

“Di saat berbagai desa dan kecamatan di Halmahera Timur masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar, Dishub justru memprioritaskan proyek yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam menerjemahkan visi-misi Bupati Ubaid Yakub dan Wakil Bupati Anjas Taher ke dalam kebijakan penganggaran.

IFAS menduga terdapat ketidaksinkronan antara perencanaan teknis perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Ada ketidaksinkronan yang fatal antara perencanaan teknis di dinas dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Ini membuktikan lemahnya kajian kelayakan dan asas manfaat sebelum anggaran tersebut diketok,” katanya.

Kritik IFAS juga diarahkan kepada DPRD Halmahera Timur, khususnya Komisi III, yang dinilai memiliki fungsi penting dalam mengawasi proses perencanaan dan penganggaran proyek tersebut.

Ismit meminta DPRD tidak sekadar menyetujui usulan anggaran, tetapi menguji secara kritis dasar hukum, kajian teknis, serta manfaat proyek bagi masyarakat.

“Komisi III seharusnya lebih jeli dan kritis sebelum menyetujui mata anggaran sebesar itu. Pertanyakan dulu dasar hukum, kajian teknis, serta asas manfaatnya bagi rakyat banyak, jangan sampai uang daerah habis untuk proyek yang tidak urgen,” pungkasnya.

M. V Pono
Editor