poskomalut, Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PUPR mulai memetakan kebutuhan pengadaan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2027 untuk membuka ruang lebih besar bagi pengusaha lokal.

Market Sounding yang digelar di Ballroom Hotel Bela, Ternate, Rabu (19/11/2026), menjadi langkah awal pemerintah menyusun pengadaan yang lebih efisien, kompetitif dan sesuai kemampuan penyedia di daerah.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan, konsolidasi pengadaan tidak dimaksudkan untuk mematikan kontraktor lokal.

Sebaliknya, mekanisme tersebut harus mampu memperluas kesempatan pelaku usaha daerah.

“Jangan sampai konsolidasi justru mematikan pengusaha lokal maupun usaha kecil,” kata Setya.

Menurutnya, proses pengadaan harus diawali dengan market sounding untuk mengetahui jumlah penyedia, ketersediaan material dan kemampuan pelaku usaha lokal.

Ia juga menyoroti praktik subkontrak berlapis yang membuat kontraktor lokal kerap hanya menjadi pelaksana di lapangan, sementara pekerjaan utama dikuasai perusahaan lain.

Peluang juga terbuka bagi pelaku usaha perorangan, seperti penyedia batu bata, batako, pasir hingga tukang kayu, sepanjang memenuhi persyaratan.

Pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) didorong segera melengkapi legalitas.

Dalam skema afirmasi pengadaan terbaru, pekerjaan konstruksi hingga Rp2 miliar diprioritaskan bagi pelaku usaha di lokasi proyek.

Jika tidak terpenuhi, pengadaan dapat diperluas ke tingkat provinsi. Pekerjaan hingga Rp7,5 miliar berada pada kewenangan tingkat provinsi, sedangkan nilai di atasnya masuk skala nasional.

Setya juga mendorong Pemprov Malut menyiapkan pengadaan lebih awal agar kontrak dapat diteken sejak awal 2027.

Dengan begitu, pelaksanaan proyek dan penyerapan anggaran tidak menumpuk pada pertengahan hingga akhir tahun.

Sementara, Gubernur Malut Sherly Tjoanda melalui sambutan video menegaskan pentingnya memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut menikmati perputaran anggaran pembangunan.

Mag Fir
Editor