Advokat di Malut Bentuk Tim Advokasi Hak Atas Air Warga Kota Ternate

Kumpulan advokat di Maluku Utara resmi membentuk Tim Advokasi Hak Atas Air Warga Kota Ternate, Senin (29/11/2021).

TERNATE-PM.com, Kumpulan advokat di Maluku Utara resmi membentuk Tim Advokasi Hak Atas Air Warga Kota Ternate, Senin (29/11/2021).

Insiator Tim Advokasi Hak Atas Air Warga Kota Ternate, M. Bahtiar Husni, kepada wartawan mengatakan, tim yang terbentuk terdiri berbagai organisasi advokat di Maluku Utara dengan tujuan melakukan advokasi terhadap persoalan hak akses atas air warga Kota Ternate yang tidak dipenuhi PT PDAM dan Pemerintah Kota Ternate.

Kata Bahhtiar, pihaknya juga membentuk posko pengaduan advokasi hak warga Kota Ternate terhadap akse air bersih bertempat di Kantor Sekretariat YLBH MALUT, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan.

"Posko ini nantinya kami persilahkan bagi setiap warga Kota Ternare yang merasa hak-haknya terhadap air bersih tidak terpenuhi silahkan untuk datang mengadu kepada kami," katanya, Senin (29/11/2021).

Ia menjelaskan, hak atas air merupakan hak hukum dasar warga negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam instrumen hukum nasional dan internasional menempatkan hak atas air (right to water) sebagi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan, hak utk perumahan dan hak untuk makanan.

Atas dasar itulah, lanjut Bahtiar, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Ternate dan PDAM untuk memenuhi (to fullfill) kebutuhan dasar air warga meliputi persediaan yang kontinu, kualitas air, akses terhadap air (aksebilitas ekonomi dan informasi) serta pelayanan yang non-diskriminasi.

“Krisis air atau kesulitan akses atas air yang berulang-ulang selama ini merugikan hak warga Kota Ternate. Atas air (right to water) perlu disikapi melalui langkah hukum bagi pemerintah kota dan pihak terkait agar ada perhatian demi perbaikan pelayanan publik terhadap hak-hak dasar warga kota," jelasnya.

Bahtiar menyatakan, bagi warga yang datang melapor tidak dipungut biaya, cukup membawa KTP dan rekening atau bukti pembayaran sehingga pihaknya bisa kalkulasikan berapa kerugiannya, dan pada saat PDAM datang melakukan penagihan disaat air tidak jalan.

"Yang terdata saat ini ada 20 KTP yang masuk ke kami. Ini nantinya akan dihitung dan dikalkulasikan berapa kebutuhan air yang dibeli ke profil-profil sehingga kita bisa jadikan sebagai aduan gugatan ke pengadilan,"

Diketahui, saat ini pengaduan yang diterima diantaranya dari warga Kelurahan Jerbus, Tanah Tinggi Barat, Jati dan Kayu merah, Gambesi, Fitu, Kalumata dan Santiong. (Qofath/red)

Komentar

Loading...