Anas: Pentingnya Perda Tata Ruang Kota Ternate Dalam Mitigasi Bencana

Anggota DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik

TERNATE-PM.com, Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang  Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate ke DPRD 2020 dinilai sangat penting, mengingat peraturan tersebut dapat diimplementasikan untuk meminimalisir dampak bencana di wilayah Ternate.

Menyikapi
pentingnya revisi perda RTRW itu dengan bencana alam yang melanda Ternate
beberapa tahun terakhir, ketua komisi III DPRD Kota Ternate,Anas Umalik,
mengaku perda RTRW sangat perlu digalakkan Badan Pembentukan Perda (Bapenperda)
dan pemerintah daerah. Sebab regulasi tersebut bermanfaat untuk mencegah
jatuhnya  korban baik dari segi ,bagunan saat terjadinya bencana. "
Kemarin pernah terjadi gempa, masyarakat panik dan sangat membahayakan dari
sisi mitigasi itu perlu harus disosialisasikan," kata Anas Umalik, Selasa
(19/11/2019).

Ia
berharap,revisi perda RTRW tahun 2020 mendatang  segera disahkan agar masalah
mitigasi bencana bisa diselaraskan pemerintah daerah sehingga menjadi perhatian
DPRD dalam penguatan Perda RTRW oleh Bapenperda. Perda itu diakui Anas penting
sekali, agar orang tak bisa membangun seenaknya di wilayah daerah rawan bencana
seperti sangat dekat dengan pantai, atau wilayah terdampak langsung gunung.

Selain
itu, menurutnya, ke depan pemkot harus lebih serius berbagi edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana, seperti melakukan
berbagai pelatihan, atau bahkan menambah anggaran untuk membuat sistem
peringatan dini bencana, sehingga masyarakat pun bisa menjadi lebih peduli, dan
siap siaga kalau terjadi bencana.

"Selain
itu yang harus diperhatikan pemerintah adalah alat transportasi lokal di tiga
daerah terluar untuk upaya evakuasi untuk wilayah batang dua. Kadang terlalu
lambat untuk ditangani karena menyangkut transportasi dan cuaca," ujarnya.

Disentil anggaran mitigasi bencana masuk dalam RAPBD tahun 2020, politisi golkar itu,mengungkapkan komisi III belum mengetahui sebab tidak tergabung di dalam Badan Angggaran (Banggar). "Kita akan RDP dengan BPBD untuk menanyakan itu, apa ada angggaran yang di plot untuk penanganan bencana tahun 2020 atau tidak ?," tandasnya. (BeB/red)

Komentar

Loading...