poskomalut.com
baner header

Aspirasi tak Diakomodir, Anggota Deprov Bingung

SOFIFI-PM, Anggota Dewan Provinsi (Deprov) Malut ‘menggonggong’ Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, lantaran sejumlah program aspirasi masyarakat tidak diakomodir dalam penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). Hal ini nampak saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Malut tahun 2021, Jumat (10/09/2021), sejumlah anggota DPRD Malut mengajukan instrupsi.

Anggota DPRD Malut, Hj Rahmawati Senen, saat menyampaikan tanggapan memminta gubernur dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Malut. Jika di APBD induk tidak diakomodir maka dapat diakomodir di anggaran perubahan.

“Kami tidak bayangkan jika kami balik lagi ke desa dan kelurahan. Untuk itu kami mohon hati ibah agar dapat mengakomodir aspirasi kami di APBD perubahan ini,”kata Rahmawati, yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Malut itu.

Hal yang sama dikatakan anggota Deprov Malut, Diana Sumendap. Ia  mengaku  terpaksa mengajukan instrupsi lantaran sudah berulang-ulang kali aspirasi masyarakat tidak diakomodir sehingga pihaknya sangat menyayangkan.

“Tahun kemarin aspirasi masyarakat disampaikan lewat kegiatan reses anggota DPRD, tidak pernah diakomodir,”ujarnya.

Sehingga, dirinya bingung pada saat kegiatan reses jangan sampai masyarakat menilai berbohong.

“Saat reses kita bingung apa yang harus disampaikan, jangan sampai masyarakat sebut kita berbohong, sementara kegiatan reses merupakan wajib, maka harus menjadi perhatian,”bebernya.

Politisi PDI-P itu mengaku heran pemangkasan kegiatan program dengan alasan refokusing itu rata-rata kegiatan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Malut.

“Alasan refokusing, namun kegiatan yang korban itu kegiatan aspirasi masyarakat langsung melalui DPRD, sementara kegiatan lain tidak,”kesalnya.

Bahkan, beberapa SKPD terjadi penambahan anggaran namun anehnya aspirasi deprov tiba-tiba ada yang hilang ketimbang menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak urjen.

“Jangan berfikir aspirasi (red-pokor) itu merupakan proyek anggota DPRD,namun kita berfikir memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga ini melalui suara masyarakat,”tegasnya.

Sementara anggota DPRD Malut, Jasmin Rainun, juga mengaku memahami dan memaklumi kebijakan refokusing anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran, namun anehnya program-program yang sudah termasuk dalam dokumen APBD tiba-tiba hilang.”Kami maklumi kebijakan refokusing namun jangan hilangkan kegiatan aspirasi masyarakat. Untuk itu kami berharap di APBD-P ini dapat diakomodir,”singkatnya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: