Bambang: Langkah Kadistan Malut Salah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Malut Bambang Hermawan

Terbitkan SK Gubernur Tanpa Koordinasi dengan Biro Hukum

SOFIFI-PM.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Malut Bambang Hermawan menegaskan, langkah kepala plt Kepala Dinas Pertanian (Distan)Nalut Jabir Ibrahim membuat surat keputusan (SK) gubernur Maluku Utara nomor : 623/KPTS/MU/2019 tentang penetapan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran, penerimah selaku pejabat pengelola keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan  pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2020   tanpa sepengetahuan Biro Hukum Setda Malut itu salah, dan nomor SK Gubernur salah.

“Pt Kadistan ingin mempercepat pencaiaran dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN, dengan mengeluarkan SK Gubernur itu, merupakan langkah insiatif yang salah sehingga harus diusulkan ulang,” ujarnya.

Menurutnya, pergantian usulan
bendarah jika APBD harus melalui Badan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan aset daerah, dengan memenuhi persyaratan, kemudian proses, sementara dana
dekonsentrasi yang bersumber dari APBN, SK bendahara itu proses melalui biro
hukum. ”Siapa-siapa yang diusulkan itu Dinas, namun proses SK
itu Biro Hukum, sehingga yang terjadi di Dinas Pertanian Malut terjadi miskominikasi jadi
kemungkinan diusulkan ulang SK,” pasalnya SK sebelumnya telah dibatalkan,”bebernya.

Mantan
Pejabat Sekda Malut itu mengaku langka Plt Kadis Pertanian mengeluarkan SK
Gubernur sendiri tanpa koordinasi demgan Biro Hukum, merupakan unsur
kesengajaan atau kelalaian itu nanti hasil pemeriksaan inspektorat. ”Yang memberikan sanksi itu
hanya gubernur, apakah itu disengaja atau merupakan kelalaian,” kata Bambang.

Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut Jabir Ibrahim saat ditemui di warkop Padock, Rabu (15/1/2020)  tidak mau memberikan keterangan. (iel/red)

Komentar

Loading...