poskomalut.com
baner header

Bappeda Malut Sebut Pergeseran Anggaran Berdasarkan Permendagri

Salmin :  Nomenklatur Proyek Perumahan ASN III Ada di  PUPR

SOFIFI-PM.com, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daera (Bappeda)  Provinsi Maluku Utara, Salmin Janidi, akhirnya angkat bicara terkait polemik pergeseran anggaran pembangunan perumahan ASN tiga secara sepihak yang dilakukan oknum pegawai Bappeda.

Menururnya,  pergeseran kegiatan dalam perda tahun jamak di Dinas Perumahan kawasan pemukiman (Perkim) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor:90  tahun 2019. “Kan kita berdasarkan nomenklatur yang ada di  Permendagri Nomor 90 dan Kepmen 050. Jadi bukan soal hela kasana hela kamari, tapi kodefikasi nomenklatur tentang program kegiatan sub kegiatan punya siapa gitu,”jelas Salmin Janidi, saat dikonfirmasi melalui telepone seluler, Rabu (9/6).

Pergeseran kegiatan memang benar karena pembahasan anggaran perubahan tahun 2020 usulannya di  Perkim mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor: 13 tahun 2006. Namun,  tahun 2021 diberlakukan Permendagri 90  dan Kepmen No 050  ketika input dalam sistem berdasarkan nomenklator.

“Kan kita pada posisi transisi pada saat itu jadi pada saat transisi di awal tiba – tiba perubahan  regulasi. Sebelumnya kita pakai SIMDA  dengan perubahan ke SIPD terus ada regulasi yang mengatur nomenklatur kodefikasi program kegiatan tentu kita mengacu ke situ,”bebernya.

Dalam Permendagri tersebut setiap rumusan program dan kegiatan harus sesuai dengan nomenklatur dan kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian diinput dalam SIPD. Rumusan program pada RPJMD 2020-2024 Provinsi Maluku Utara, telah mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019. Kemudian  Kepmen No 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku mulai dikeluarkan, yaitu 5 Oktober 2020.

Berdasarkan Permendagri dan Kepmen tersebut dinas perumahan dan permukiman mempunyai program, antara lain program pengembangan perumahan dengan uraian kegiatan/sub kegiatan mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi. Juga fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Selain itu program kawasan permukiman  dengan uraian kegiatan/sub kegiatan mencakup penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Program peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) dengan uraian kegiatan/sub kegiatan mencakup peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). ”Dengan dasar tersebut maka usulan pembangunan rumah ASN III yang semula diusulkan oleh dinas perkim tidak lagi dimasukkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dinas perkim. Jika dilihat pada nomenklatur program dengan indicator cakupannya tersebut tidak sesuai, karena itu tidak dapat diakomodir dalam dokumen  RKPD, KUA PPAS dan APBD 2021 dinas perkim. “Sehingga kegiatan tersebut dialihkan pada dinas pekerjaan umum sebagaimana  Permendagri No 90 dan Kepmen 050,  “tegasnya.

Disentil tender dua dinas, Salmin enggan menjawab karena itu di dinas teknis. “Kalau tender kita tidak ada urusan ke situ. Kita tidak sampai pada tender non tender itu ada dinas teknis dan ULP serta keuangan, karena ada penerbitan  Surat Persediaan Dana (SPD ) itu kan dokumen – dokumen harus terintegrasi.  “Kalau perda tanya langsung ke biro hokum.”pungkasnya.(iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: