Batalkan SK, Gubernur Malut Dinilai Amburadul Mutasi Pejabat

Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba. Foto istimewa.

SOFIFI-pm.com, Keputusan Gubernur Maluku Utara, Kh. Abdul Gani Kasuba (AGK) merotasi sejumlah Kepala Organinasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan amburadul.

Ini menyusul dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pencabutan serta pembatalan Abdullah Assagaf sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Fachrudin Tukuboya yang menduduki jabatan Kepala Biro Hukum Pemprov Maluku Utara (Malut).

Terbitnya keputusan pembatalan itu diduga kuat berhubungan dengan manuver liar Abdullah Assagaf untuk kembali merengkuh jabatann lamanya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut.

Padahal perintah sebelumnya Abdullah Assagaf digeser mengantikan Fachrudin Tukuboya sebagai Kepala lDLH dengan SK Gubernur Malut Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/38/VI/2023.

Adapun SK baru yang diterbitkan itu dengan Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/40/VII/2023 tentang pembatalan dan pencabutan keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/38/VI/2023.

Terbitnya SK pencabutan dan pembatalan yang ditandatangani AGk pada tanggal 3 Juli 2023 ini, secara otomatis jabatan Abdullah Assagaf sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara dikembalikan. Sementara Fachrudin Tukuboya pun kembali menjabat Kepala DLH Provinsi Maluku Utara.

Kepada Badan Kepegwaian Daerah (BKD) Malut, Miftah Bay dikonfirmasi sangat singkat membarikan keterang terkait surat pembatalan tersebut.

“Sudah tu,” singkatnya.

Terpisah, Praktisi Hukum, Bahtiar Husni turut menyoroti pembatalan SK gubernur yang baru seumur jagung tersebut. Ia mengatakan, Gubernur AGK tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya yang menggeser jabatan dua pimpinan OPD tersebut.

Pasalanya, gubernur dua periode itu melakukan mutasi dengan mengabaikan hasil evaulasi 24 OPD sebelumnya.

Dirinya juga mengaku heran, karena baru pertama kali terjadi di Maluku Utara, kepala daerah mengeluarkan SK yang hanya berumur jagung. Menurut dia, ini menunjukan ada indikasi negatif dalam keputusan gubernur mengembalikan pejabat yang sudah dimutasi.

Meski pergantian pejabat merupakan hak prerogatif gubernur, namun Bahtiar menilai, pejabat yang baru dimutasi belum bekerja sudah dicomot, menguatkan dugaan tandesi sangat kuat. Dan, seharusnya mengikuti prosedur hukum tanpa harus bernuansa kepetingan politis.

"Saya kira ada yang tidak beres dan patut dipertanyakan karena sangat tidak logis dalam hitungan hari gubernur membatalkan SK tersebut. Ini sistem yang amburadul yang dilakukan gubernur, karena tidak melakukan suatu proses yang baik,” ungkapnya Rabu (5/7/2023).

Direktur YLBH Malut ini menegaskan, gubernur seharusnya lebih menahan diri dalam melakukan evaluasi pejabat di masa akhir jabatan.

“Sehingga amanah yang diberikan setiap dinas bisa dimintai pertanggungjawabannya bukan karena semata-mata adanya kedekatan,” pungkasnya.

Komentar

Loading...