BPD Soroti Dugaan Korupsi Anggaran Desa Pemdes Gotalamo

MOROTAI-PM.com, Badan Perwakilan Desa (BPD) Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) mencium adanya aroma penyalagunaan dana desa tahun 2019 oleh Pemdes Gotalamo dibawah kepemimpinan Yanto A Gani.

Dugaan
penyalahgunaan anggaran Desa itu bisa berkisar ratusan juta rupiah. Bahkan,
metode dugaan korupsinya itu sudah canggih yakni dengan melakukan mark up
anggaran terhadap sejumlah item kegiatan. "Kami menduga ada penyalahgunaan
anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Gotalamo, ini terbongkar saat BPD
lagi rapat bersama dengan Desa beberapa malam lalu, dugaan penyalahgunaan
anggaran itu ada sejumlah item kegiatan dengan cara mark up, korupsi jaman dulu
dan sekarang beda, dulu anggaran kegiatannya tidak ada, sekarang ada
kegiatannya tapi di Mark Up." jelas ketua BPD Gotalamo M Fadli Karim
kepada wartawan kemarin.

Ia mencontohkan, dugaan
mark up anggaran yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan itu yakni pada
belanja Penerangan Jalan Umum (PJU). Dimana, model pembelian pulsa listrik itu
tidak dilakukan langsung oleh Pemdes Gotalamo, melainkan melalui transfer
kepada Husain, mantan Kepala Unit PLN Daruba sebanyak 2 kali senilai Rp 52 juta
lebih. "Model beli pulsa listrik 5 meter itu langsung pakai transfer ke
rekening pak Husain yakni pada Maret 2019 sebesar Rp 31 juta lebih dengan kode
rekening 0803167582 dan transfer kedua pada bulan Mei sebesar Rp 21 juta. Padahal
kalau beli langsung kan lebih baik kenapa harus pake transfer dan jumlahnya
besar, dan ini sangat aneh"ungkapnya sembari menunjukkan kwitansi transfer
rekening desa ke Husain.

Semetara fakta
transferan itu berbalik dengan belanja pulsa token yang direkap oleh pihak PNL.
"Ini ada yang tidak beres, yang ditransfer ke pak Husain sepanjang Januari
sampai September itu totalnya Rp 52 juta, sementara data yang kami miliki
melalui rekap setiap belanja pulsa untuk 5 meteran dari PLN dari Januari hingga
September itu hanya Rp 15 juta, ini sangat jauh perbedaannya, artinya ada yang
aneh disini," cetusnya

Selain pada item
belanja PJU, terdapat juga dugaan mark up anggaran pada beberapa kegiatan. "Ada
dugaan mark up anggaran di beberapa item kegiatan misalnya jalan setapak TPU di
desa gotalamo, sempat konfirmasi ukuran ada dugaan mark ap anggaran juga di
jalan, kegiatan pemuda dan olahraga serta PPK." ungkapnya kembali.

Dengan melihat
masalah itu, dia mendesak Inspektorat secepatnya menindaklanjuti masalah
tersebut karena diduga banyak item juga bermasalah. "Kepada pihak
Inspektorat, segera memeriksa dugaan mark up anggaran itu karena kami anggap
bermasalah." Desaknya.

Sementara Kades Gotalamo Yanto A Gani mengaku, masalah itu tidak lagi dipersoalkan sebab, sudah selesai. "Sistem pembayarannya itu dari desa kita transfer dari desa ke pihak rekening yakni PLN, teman teman BPD mungkin miskomunikasi, teman teman berpikir mungkin itu setahun anggaran tapi kemarin dibatasi sampai agustus dan diserahkan ke BLH, sebenarnya masalah ini sudah selesai, tidak ada masalah." Jelasnya. (ota/red)

Komentar

Loading...