Bupati Edi Mengaku Belum Ajukan Dokumen APBD ke Gubernur

Bupati Halteng Edi Langkara

WEDA-PM.com, Bupati Edi Langkara merespon keterlambatan pengajuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah tahun anggaran 2020 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Menurutnya, dokumen APBD belum diajukan karena masih akan disesuaikan dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Secara makro kebijakan itu tidak berubah. Yang ada RKA di SKPD itu saya periksa sebelum diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi. Karena setelah evaluasi saya tidak bisa lagi memeriksa,"kata Bupati Edi Langkara, kemarin.

Bupati menyatakan pengalaman dua
tahun sebelumnya selalu kecolongan sehingga anggaran lebih menumpuk pada soal
rutinitas.

Misalanya SKPD tertentu pagunya Rp 5
miliar dari total Rp 5 miliar itu Rp1 miliar untuk gaji, lalu Rp 4 miliar
dibuat apa.  "Lebih banyak perjalanan daripada urusan yang
subatansinya kepentingan publik. Ini yang saya koreksi. Kalu DAK itu tidak lagi
dikoreksi karena itu dananya langsung dari kementerian keuangan. Yang saya
koreksi ke OPD itu adalah menyangkut dengan RKA,"jelasnya. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang
dlihat, politisi Golkar itu mengaku daerah terselamatkan sampai puluhan miliar.
"Bayangkan saja kegiatan misalnya beli handpone Rp 2 juta, tapi 
anggaran yang terinput untuk membeli HP itu 2,5 juta dan Rp 500 ribuh itu
perjalanan. Ini yang harus dihentikan karena akal bunuh akal,"terang bupati.

Mantan snggota deprov dua periode
itu menuturkan SKPD harus dibangun mindsetnya supaya visi misi daerah
betul-betul terwujud, jika tidak dananya menumpuk di aparatur.  "Kita
sekarang ini lagi fokus pada kepentingan publik dan kebijakan yang real kepada
masyarakat,"katanya.

Kepala daerah jug mengevaluasi
leding sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah baik pertanian,
perikanan maupun infrastruktur wilayah dan pariwisata. Keterlambatan ini adalah
hal biasa karena nanti setelah evaluasi sesuai dengan berita acara yang ada di banggar.
Laporan banggar akan disesuaikan kembali. 

"Saya ini kepala rumah tangga.
Masa anggaran saya tidak tahu atau saya tidak peduli. Itu artinya kepala yang
tidak mau mengurus daerah. Jadi saya berkepentingan mengurus sampai pada
tingkat itu,"tukasnya.

Orang nomor satu di Pemda Halteng itu mengingtkan program SKPD langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya masalah kesehatan, program dinas kesehatan jangan hanya pada sosialisasi saja, melainkan tindakan langsung supaya masyarakat sehat."Harus ada tindakan langsung, jangan hanya pada sosialisasi,"ujar Bupati. (msj/red)

Komentar

Loading...