poskomalut.com
baner header

Bupati Edi Mengaku Belum Ajukan Dokumen APBD ke Gubernur

WEDA-PM.com, Bupati Edi Langkara merespon keterlambatan pengajuan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah tahun anggaran 2020 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut). Menurutnya, dokumen APBD belum diajukan karena masih akan disesuaikan dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Secara makro kebijakan itu tidak berubah. Yang ada RKA di SKPD itu saya periksa sebelum diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi. Karena setelah evaluasi saya tidak bisa lagi memeriksa,”kata Bupati Edi Langkara, kemarin.

Bupati menyatakan pengalaman dua tahun sebelumnya selalu kecolongan sehingga anggaran lebih menumpuk pada soal rutinitas.

Misalanya SKPD tertentu pagunya Rp 5 miliar dari total Rp 5 miliar itu Rp1 miliar untuk gaji, lalu Rp 4 miliar dibuat apa.  “Lebih banyak perjalanan daripada urusan yang subatansinya kepentingan publik. Ini yang saya koreksi. Kalu DAK itu tidak lagi dikoreksi karena itu dananya langsung dari kementerian keuangan. Yang saya koreksi ke OPD itu adalah menyangkut dengan RKA,”jelasnya. 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dlihat, politisi Golkar itu mengaku daerah terselamatkan sampai puluhan miliar. “Bayangkan saja kegiatan misalnya beli handpone Rp 2 juta, tapi  anggaran yang terinput untuk membeli HP itu 2,5 juta dan Rp 500 ribuh itu perjalanan. Ini yang harus dihentikan karena akal bunuh akal,”terang bupati.

Mantan snggota deprov dua periode itu menuturkan SKPD harus dibangun mindsetnya supaya visi misi daerah betul-betul terwujud, jika tidak dananya menumpuk di aparatur.  “Kita sekarang ini lagi fokus pada kepentingan publik dan kebijakan yang real kepada masyarakat,”katanya.

Kepala daerah jug mengevaluasi leding sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah baik pertanian, perikanan maupun infrastruktur wilayah dan pariwisata. Keterlambatan ini adalah hal biasa karena nanti setelah evaluasi sesuai dengan berita acara yang ada di banggar. Laporan banggar akan disesuaikan kembali. 

“Saya ini kepala rumah tangga. Masa anggaran saya tidak tahu atau saya tidak peduli. Itu artinya kepala yang tidak mau mengurus daerah. Jadi saya berkepentingan mengurus sampai pada tingkat itu,”tukasnya.

Orang nomor satu di Pemda Halteng itu mengingtkan program SKPD langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya masalah kesehatan, program dinas kesehatan jangan hanya pada sosialisasi saja, melainkan tindakan langsung supaya masyarakat sehat.”Harus ada tindakan langsung, jangan hanya pada sosialisasi,”ujar Bupati. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: