DBH Sektor Pertambangan Jadi Primadona Pembangunan

Rapat koordinasi dengan Pemerintah 10 Kabupaten/Kota di Red Corner Cafe, Kota Ternate, Senin (9/1/2023).

SOFIFI-pm.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah 10 Kabupaten/Kota di Red Corner Cafe, Kota Ternate, Senin (9/1/2023).

Rakor tersebut mengangkat tema "evaluasi perkembangan ekonomi dan dana bagi hasil sektor pertambangan." Dihadiri Wakil Gubernur M Al Yasin Ali, Sekda Malut Samsuddin A Kadir, dan perwakilan dari Pemerintah 10 Kabupaten/Kota.

Sekda Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir dalam sambutannya mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal, dibutuhkan pendanaan yang maksimal pula.

"Sebelumnya yang menjadi andalan (pembangunan) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2023 ini yang menjadi primadona adalah Dana Bagi Hasil (DBH) karena ada peningkatan di sektor pertambangan,"ungkap Sekda.

Rakor ini, kata Sekda, bertujuan untuk berkoordinasi dan mengetahui sumber, jumlah dan pembagian dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba melalui Wakil Gubernur M. Ali Yasin Ali dalam sambutan menyampaikan enam poin penting yang perlu dibahas dan dikoordinasikan.

Antara lain, PNBP sektor tambang yang dipungut Kementerian ESDM, ketimpangan DBH tahun 2020-2022, alokasi dan formula DBH tahun 2023, pengajuan keberatan atas PNBP, dan DBH tahun 2020-2022.

Komentar

Loading...