Dekot Ternate Tanggapi Peryataan Aris Sirait Soal Kota Layak Anak

Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif

TERNATE-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Ternate, menanggapi pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris
Sirait yang menyebut Kota Ternate belum masuk pada katagori kota layak anak.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Nurlela Syarif pada
poskomalut.com, (15/10/2019) mengatakan, Kota Ternate telah masuk pada
tingkatan pratama sebagai kota layak anak. Dari 10 kabupaten/kota di Maluku
Utara, Kota Ternate sudah memiliki Perda Kota Layak anak sebagaimana memenuhi
indikator tewujudnya kota layak anak.

Perosoalan layak tidaknya, kata Nurlela, yang penting telah
diakui oleh Kementerian PPA. Dari pengakuan itu,  dapat berpengaruh pada arah kebijakan
pemerintah daerah. “DPRD sudah membuat pemetaan lending sektor yang menjadi
pemenuhan hak-hak anak. DPRD sudah membuat itu dan telah disampaikan ke
pemerintah untuk selanjutnya mendorong program-program yang ramah terhadap
anak,” ujarNurlela 

Pemenuhan 31 indikator yang harus dipenuhi untuk terwujudnya
kota layak anak, adalah sekolah ramah anak, puskesmas, layak anak , RSUD layak
anak, kawasan umum layak anak , tidak ada lagi anak-anak yang terklantar, anak
yang tidak dipekerjakan, kelurahan layak anak dan lain sebagainya, telah
tertuang dalam syarat terbentuknya kota layak anak. 

DPRD sebagai konseptor Perda Kota Layak anak telah melakuka
berbagai cara untuk terwujudnya Ternate Kota Layak Anak , sementara
implementasi harus di jalankan pemerintah. 

Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah Kota Ternate harus
konsisten terhadap implemtasi Perda Layak Anak. Selain itu, implemntasi itu
tergantung dari unsur pimpinan yakni Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman,
dimana pasca pembentukan Perda Kota Layak Anak, DPRD hingga kini tak melihat
fokus perhatian atau ketegasan wali kota pada masalah itu. “Tong pe wali kota
ini hanya fokus  bagaimana peningkatan infrastruktur, padahal peningkatan
infrstruktur fisik itu bukan lagi menjadi kebutuhan Kota Ternate, tapi yang
harus dipikirkan adalah SDM,” kata Nurlela.

Sebelumnya Aris Sirait kepada awak nedia mengaku, mentalitas
warga masyarakat juga sangat berpengaruh. Jika predikat kota layak anak dikejar
hanya sekedar prestasi tanpa implementasi itu sama saja halnya kota ternate
tidak layak dikatakan sebagai kota layak anak.

Ia mengaku hingga kini kota layak anak di Indonesia tidak ada, pasalnya belum memenuhi 31 indikator hak anak. Ia berharap, lintas SKPD di wilayah masing masing harus mendukung sehingga keseluruhan dapat sinkron untuk terwujudnya kota layak anak. (i-phan/red)

Komentar

Loading...