poskomalut.com
baner header

Dekot Ternate Tanggapi Peryataan Aris Sirait Soal Kota Layak Anak

TERNATE-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, menanggapi pernyataan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Sirait yang menyebut Kota Ternate belum masuk pada katagori kota layak anak.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Nurlela Syarif pada poskomalut.com, (15/10/2019) mengatakan, Kota Ternate telah masuk pada tingkatan pratama sebagai kota layak anak. Dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, Kota Ternate sudah memiliki Perda Kota Layak anak sebagaimana memenuhi indikator tewujudnya kota layak anak.

Perosoalan layak tidaknya, kata Nurlela, yang penting telah diakui oleh Kementerian PPA. Dari pengakuan itu,  dapat berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah daerah. “DPRD sudah membuat pemetaan lending sektor yang menjadi pemenuhan hak-hak anak. DPRD sudah membuat itu dan telah disampaikan ke pemerintah untuk selanjutnya mendorong program-program yang ramah terhadap anak,” ujarNurlela 

Pemenuhan 31 indikator yang harus dipenuhi untuk terwujudnya kota layak anak, adalah sekolah ramah anak, puskesmas, layak anak , RSUD layak anak, kawasan umum layak anak , tidak ada lagi anak-anak yang terklantar, anak yang tidak dipekerjakan, kelurahan layak anak dan lain sebagainya, telah tertuang dalam syarat terbentuknya kota layak anak. 

DPRD sebagai konseptor Perda Kota Layak anak telah melakuka berbagai cara untuk terwujudnya Ternate Kota Layak Anak , sementara implementasi harus di jalankan pemerintah. 

Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah Kota Ternate harus konsisten terhadap implemtasi Perda Layak Anak. Selain itu, implemntasi itu tergantung dari unsur pimpinan yakni Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman, dimana pasca pembentukan Perda Kota Layak Anak, DPRD hingga kini tak melihat fokus perhatian atau ketegasan wali kota pada masalah itu. “Tong pe wali kota ini hanya fokus  bagaimana peningkatan infrastruktur, padahal peningkatan infrstruktur fisik itu bukan lagi menjadi kebutuhan Kota Ternate, tapi yang harus dipikirkan adalah SDM,” kata Nurlela.

Sebelumnya Aris Sirait kepada awak nedia mengaku, mentalitas warga masyarakat juga sangat berpengaruh. Jika predikat kota layak anak dikejar hanya sekedar prestasi tanpa implementasi itu sama saja halnya kota ternate tidak layak dikatakan sebagai kota layak anak.

Ia mengaku hingga kini kota layak anak di Indonesia tidak ada, pasalnya belum memenuhi 31 indikator hak anak. Ia berharap, lintas SKPD di wilayah masing masing harus mendukung sehingga keseluruhan dapat sinkron untuk terwujudnya kota layak anak. (i-phan/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: