Delapan Bulan Tunggak Gaji P3K, Deprov Semprot Gubernur

Gubernur Maluku Utara, Kh Abdul Gani Kasuba saat penyampaian pendapat akhir atas persetujuan rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna ke X masa persidangan ke satu tahun sidang 2022/2023, Kamis (5/1/2023).

SOFIFI-pm.com, Anggota DPRD Provinsi Faraksi Demokrat, Jasmin Rainu di hadapan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) meluapkan kekesalannya terkait delapan bulan gaji PPPK (P3K) belum dibayarkan pemerintah daerah.

Kekesalan itu disampaikan Jasmin seusai Gunernur AGK menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan enam Ranperda menjadi Perda dalam rapat paripurna ke X masa persidangan ke satu tahun sidang 2022/2023, yang berlangsung di gedung DPRD Malut, Kamis (5/1/2022) kemarin.

"Gaji P3K sudah kurang lebih 8 bulan belum dibayarkan, sementara sekarang mereka masih tetap bertugas. Oleh karena itu, pak gubernur dalam kesempatan ini mohon perhatiannya. Saya tahu persis gaji P3K sudah kita skip dan dialokasikan ke APBD perubahan," bebernya.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Malut, Jasmin bahkan mepertanyakan dokumen APBD Perubahan 2022 yang sampai saat ini pihaknya belum mengantongi. Akibatnya, besaran gaji P3K yang dimasukkan dalam APBD Perubahan itu tidak diketahui.

"Kami harapkan agar supaya ini menjadi perhatian kita semua terutama pemerintah daerah," pungkasnya.

Komentar

Loading...