TERNATE-PM.com, Gejolak di internal Partai Demokrat semakin memanas. Ini setelah beberapa pengurus partai bintang mercy itu membantah pernyataan Jasman Naser dalam konferensi pers yang dilakasanakan beberapa waktu lalu di Sekretariat DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Lingkungan Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Ternate Utara.
Beberapa pengurus yang menghadiri jumpa pers tersebut mengaku kaget dengan apa yang disampaikan Jasman Naser. Pasalnya, mereka mengira mendapat arahan untuk hadir di sekretariat oleh Jasman Naser itu terkait pembahasan persiapan musyawara daerah.
Namun, pada saat jalannya agenda jumpa pers, yang dibicarakan itu berbeda. Bahkan, pernyataan Jasman dinilai mengucilkan dan berupaya mencegat keikutsertaan Rahmi Husen di musyawara daerah nanti.
Bahkan, pengakuan Jasman Naser kepada awak media menjabat sebagai Wakil Ketua III DPD Partai Demokrat Maluku Utara adalah tidak benar atau hoax. Ini ditegaskan langsung Marwan Hamza. Ia mengungkapkan, berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat atau DPP, Jasman merupakan wakil ketua delapan.
“Saya yang sebenarnya wakil ketua III, bukan dia (Jasman Naser),” terang Marwan kepada poskomalut.com, di SS Resto, Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan, Selasa 7 Desember kemarin.
Terkait pernyataan Jasman yang menganggap Rahmi Husen adalah kader gagal dan berindikasi pada upaya mencegatnya untuk bertarung di musyawara daerah, itu adalah pernyataan pribadi, bukan atas nama pengurus DPD Partai Demokrat Maluku Utara secara kolektif.
Untuk itu, Marwan menyarakan agar Jasman tidak saling mengucilkan sesama kader.
Marwan mengatakan, dalam musyawarah daerah ada ada keriteria, mekanisme, maupun tata tertib yang harus dipatuhi calon ketua. Salah satunya mendapat dukungan dua dewan pimpinan cabang sebagai syarat 20 persen suara.
“Selanjutnya diusulkan ke DPP (kemudian ada penjadwalan). Anehnya, pernyataan Pak Jasman yang seolah membatasi hak politik Pak Rahmi Husen mencalonkan diri sebagai ketua DPD Demokrat Maluku Utara ini sebelum DPP keluarkan jadwal. Kita jangan membingungkan publik dengan perdebatan-perdebatan yang mungkin bukan untuk menjadi konsumsi publik. Lagian agenda musyawarah juga belum diusulkan ke DPP, jadi untuk apa ribut duluan,” katanya.
Wakil Sekertaris BPOKK DPD Demokrat Maluku Utara, Alwan Titdoi mengatakan, penentuan siapa terpilih nanti sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.
Namun sebelum menentukan calon ketua terpilih, sambung Alwan, para calon ketua nantinya dinilai oleh tim tiga, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua BPOKK DPP.
“Hak prerogatifnya ada di DPP. Karena itu tidak kalau kita saling mengucilkan, apalgi mengeluarkan kalimat yang menyebutkan si A tidak layak mencalonkan diri sebagai ketua DPD. Ini yang tidak boleh,” ucapnya.
Alwan mengklarifikasi kehadirannya dalam jumpa pers yang diinisiasi Jasman pada Senin kemarin. Ia mengaku kalau dirinya sudah dibohongi.
“Saya kena prank. Saya tiba-tiba ditelepon dan beritahukan datang ke kantor (DPD Demokrat Maluku Utara). Saya Tanya datang kenapa? Alasannya ada sesuatu yang mau dibicarakan,” ujarnya.
Sekretaris DPC Demokrat Halmahera Selatan, Saldi Sanggamau menambahkan, musyawarah daerah adalah momentum mencari dan memilih pemimpin yang lebih progresif dan ideal.
“Tidak ada lagi saling fitnah atau menjelekan satu sama lain. Menjagokan kandidat tertentu itu sah-sah saja, dan bukan lagi rahasia umum. Mari kita bertarung secara santun dan fair, jangan saling menjatuhkan. Justeru saya menilai Rahmi Husen justru kader seksus, bukan kader gagal. Karya dan sumbangsihnya kepada Partai Demokrat sangatlah besar,” tandas Saldi.
Tinggalkan Balasan