HPMMK Didesak Wali Kota Copot Rus’an Taib

Dinas PUPR Kota Ternate Diduga Ubah Volume Pekerjaan Jalan Lingkar Moti

HPMMK saat menyampaikan tuntutan di DPRD Kota Ternate.

TERNATE-pm.com, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga setengah hati membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Moti.

Ini terungkap dalam unjuk rasa dilakukan Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti Kota (HPMMK) di Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (27/11/2023) pagi.

HPMMK datang ke gedung rakayat itu pada pukul 09.27 WIT, membawa spanduk dan umbul-umbul bertuliskan sejumlah tuntutan.

Di dalam itu masa aksi juga mengkritis kinerja DPRD yang dinilai mandul, karena tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Masa aksi juga mengungkapkan proyek jalan lingkar Moti dikerjakan asal jadi. Salah satunya di Kelurahan Kota yang dikerjakan CV Ketapang.

"Proyek jalan tersebut merupakan salah satu proyek Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas PUPR. Namun di dalam pekerjaan itu kami menilai bermasalah, karena lebar jalan harusnya dibuat 4,10 meter dengan panjang 550 meter. Namun fakta di lapangan lebar jalan diperkecil menjadi 3,10  meter, dan panjangnya 670 meter,” ungkap salah satu orator, Isnain.

"Kami menilai proyek pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Moti hanya mengajar target politik dan akhir masa jabatan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman,” sambung Isnain.

Lanjut Isnain, untuk proyek pengaspalan jalan tahap I dikerjakan CV Fikram Putra berapa waktu lalu dari sisi perencanaan diduga bermaslah. Kemudian pekerjaan pengaspalan jalan tahap II di Kelurahan Kota dikerjakan CV Ketapang juga mengalami masalah serupa.

"Olehnya itu, kami meminta agar pihak DPRD Kota Ternate segera melakukan pemangilan terhadap kontraktor CV Ketapang dan Kadis PUPR untuk dievaluasi, dan hasil evaluasi itu harus disampaikan di media masa, hingga publik bisa mengetahuinnya,” pinta Isnain.

Sementara, koordinator aksi, Rahman mengatakan proyek pekerjaan jalan lingkar Kecamatan Pulau Moti menggunakan anggaran dari APBD sebesar Rp789.537.531,44,-, dikerjakan CV. Ketapang.

"Namun kami melihat proyek pembangunan jalan tersebut dapat dikatakan lahir secara prematur, karena ukuran badan jalan yang tidak sesuai dan berbeda dari proyek jalan sebelumnya,” katanya.

Rahman menyebutkan, dalam peraturan Kementerian PUPR No.5 Tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan pasal 5 ayat 1 menjelaskan, lebar badan jalan merupakan ukuran dari bagian ruang manfaat jalan yang terdiri atas A; jalur lalu lintas, B; baahu jalan, C; median dan D; pemisah jalur.

"Artinya pengurangan badan jalan 3,10 meter di Kelurahan Moti Kota jelas tidak mengacu pada peraturan yang berlaku,” ungkap Rahman.

Rahman menambahkan, Dinas PUPR diduga kuat mengubah volumen lebar jalan tanpa berlandaskan alasan rasional.

Ia menegaskan, buntut dari masalah yang diungkapkan, HPMMK mendesak Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an Taib segera dicopot dari jabatanya. Rus’an dinilai hanya memperpanjang ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Moti.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka masalah jalan lingkar Moti akan kami tindaklanjuti ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara untuk turun melakuakn audit,” tegas Rahman.

Komentar

Loading...