DLH Malut Tak Berdaya Tindak Ilegal Mining PT FMI

ILUSTRASI.

SOFIFI-pm.com, Aktivitas PT Forward Matrix Indonesia (FMI) di kawasan Subaim, Halmahera Timur  (Haltim) sudah jelas ilegal. Sejauh ini langkah yang diambil pemerintah kabupaten ialah menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang diduga di-backup oknum pejabat daerah.

Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Haltim, Harjon Gafur sebelumnya menyebutkan aktivitas PT FMI sejak dua bulan lalu dan sudah mengangkut hasil operasi sebanyak empat tongkang itu ternyata tidak mengantongi dokumen UKL-UPL, RKB dan AMDAL.

Sementara, Kepal DLH Malut, Fachruddin Tukuboya mengatakan hasil konfirmasi dari Dinas ESDM Provinsi, bahwa eksistensi PT FMI, masih terdaftar pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) yang merupakan data kementerian ESDM.

“Sementara terkait izin lingkungan Provinsi Maluku Utara tidak pernah merilis. Konfirmasi dari Pemkab Halmahera Timur melalui DLH juga tidak pernah mengeluarkan izin lingkungan terhadap kegiatan pertambangan tersebut,” tegasnya.

Ia menerangkan, berhubungan dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan mineral menjadi kewenangan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), langkah yang hanya bisa diambil pemerintah provinsi ialah memanggil pihak PT FMI untuk proses klarifikasi terhadap pemenuhan izin lingkungan.

“Kalau sebelum UU CK, saya bisa bikin penegasan di sini, namun sekarang  tidak boleh, karena kewenangannya ditarik ke pusat. Tapi saya akan panggil mereka untuk klarifikasi,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Hi Umar menanggapi aktivitas penambangan liar PT FMI. Ia menegaskan, negeri ini (Maluku Utara) harus diselamatkan dari praktek ilegal mining yang berdampak buruk pada lingkungan.

“Pemerintah berhak menutup PT FMI yang tidak memiliki AMDAL tersebut kalau betul-betul perduli. Kalau datanya jelas, fakta di lapangan begitu, komisi III merekomendasikan untuk ditutup,” tegasnya kepada awak media, Rabu (13/12/2022).

Ia meminta masyarakat atau lembaga yang mempunyai data lengkap berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang memiliki dua sub kontraktor yakni PT JAS dan PT FM diminta segera menyurat resmi ke komisi III Deprov Malut, sehingga dapat disikapi.

“Ini illegal. Mestinya pemerintah langsung tutup. Kalau dia tidak punya IUP dan AMDAL  bagaimana dia mau beroperasi?," tandasnya.

Komentar

Loading...