Dugaan Korupsi Mencuat, Gubernur Didesak Copot Kadis DKP Malut

unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan DKP Malut di Ternate, Selasa (24/1/2023).

TERNATE-pm.com, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Maluku Utara (Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Malut untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut.

Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan DKP Malut dan Kejaksaan Tinggi, di Ternate, Selasa (24/1/2023).

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek dalam orasinya menyampaikan, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah keharusan konstitusi yang harus dipatuhi tanpa ada upaya penyimpangan setiap kebijakan.

Sartono mengungkapkan, adanya dugaan bantuan dan pengelolaan dua unit kapal penangkap ikan (Bhilfis) milik Dinas perikanan dan Kelautan (DKP) Malut yang diduga dan terindikasi kuat tidak diserahkan kepada kelompok nelayan. Namun, dikelola kepala Kepala DKP Malut, Abdulah Asagaf sejak 2017 lalu.

Bukan hanya itu, pengelolan anggaran pengawasan sped bood karet milik dinas DKP juga harus diusut.

"Sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas tentunya telah melanggar ketentuan undang undang nomor 20 tahun 2021 atas perubahan undang undang 31 tahun 1999 pemberantasan korupsi dan undang undang nomor 28 tanhun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peraturan presiden no 12 tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah," bebernya.

Senada, Yuslan menyampaikan tiga point tuntutan yang itu menjadi desakan GPM pada aksi tersebut yakni mendesak Polda dan Kejati Malut usut dugaan korupsi bantuan dan pengelolaan dua Bhilfis milik DKP Malut.

"Penegak hukum harus mengusut pengelolan anggaran pengawasan sped bood karet milik DKP. Dan, mendesak Gubernur Malut copot Abdulah Asagaf dari jabatannya sebagai kepala DKP," tegasnya.

Komentar

Loading...